Legislator: Ekonomi perdesaan kunci percepatan atasi kemiskinan - ANTARA News Jawa Timur

Yang dibutuhkan bukan hanya penurunan angka pengangguran, tetapi pekerjaan yang produktif, berpenghasilan layak, dan memiliki perlindungan.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menilai penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi strategi utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut, meski jumlah penduduk miskin terus menunjukkan tren penurunan.

"Kemiskinan masih didominasi wilayah perdesaan dengan sekitar 2,13 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang mencapai sekitar 1,58 juta jiwa," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Senin.

Menurut dia, kondisi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, akses pembiayaan, serta hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Lanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 mencapai 3,71 juta jiwa atau 9,06 persen dari total penduduk. Angka itu menurun dibandingkan September 2025 yang tercatat sekitar 3,80 juta jiwa.

"Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi masih menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat belum selesai," katanya.

Selain itu, Renny menilai pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja yang berkualitas. Meski tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen, proporsi pekerja formal baru mencapai 35,56 persen.

"Yang dibutuhkan bukan hanya penurunan angka pengangguran, tetapi pekerjaan yang produktif, berpenghasilan layak, dan memiliki perlindungan," ujarnya.

Ia juga mendorong penyelesaian target elektrifikasi hingga 100 persen dengan memastikan akses listrik mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.

Renny menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari turunnya angka kemiskinan maupun pengangguran, melainkan dari meningkatnya jumlah keluarga yang mandiri secara ekonomi, memiliki pekerjaan layak, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.