Ketua DPRD Kobar menyikapi kritikan masyarakat sebagai aspirasi dan evaluasi kedepan

Jumat, 31 Juli 2026 15:43 WIB

Ketua DPRD Kobar Mulyadin saat ditemui di ruangannya di Pangkalan Bun, Jumat (31/7/2026) ANTARA/Safitri RA.

Pangkalan Bun (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Mulyadin menyikapi terhadap pemasangan spanduk berisi kritikan yang di peruntukan untuk lembaganya, di pagar depan kantornya.

"Kami menyambut baik itu, karena ada berbagai cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, salah satunya melalui spanduk itu," kata Mulyadin di Pangkalan Bun, Jumat.

Spanduk tersebut berisikan kritikan, bahwa masyarakat merasa DPRD Kobar tutup mata terhadap kondisi yang saat ini sedang di hadapi masyarakat. Baik itu dari kembali berlakunya pemadaman listrik bergilir oleh PLN, dan persoalan antrian panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kobar.

"Kami sangat mengapresiasi atas penyampaian aspirasi masyarakat, karena ini merupakan bentuk kritik yang di sampaikan kepada kami, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kami," kata Mulyadin.

Pada kondisi saat ini, Ia menegaskan, bahwa pihaknya tidak menutup mata dan tidak berdiam diri, terhadap keluhan yang sedang di rasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya Kotawaringin Barat.

Belum lama ini, pihaknya telah berkoordinasi dan rapat kerja bersama PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun. Pertemuan tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan, diawali pada tanggal 7 Juli, kemudian di tanggal 27 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, PLN UP3 Pangkalan Bun menyampaikan permohonan maaf, atas kembali berlakunya pemadaman listrik bergilir.

Penyebab dari pemadaman tersebut akibat terjadinya kerusakan terhadap tiga pembangkit listrik. Namun bukan di wilayah Kobar, tetapi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan.

Sementara itu, untuk menyikapi situasi antrian panjang BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kotawaringin Barat, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina.

Mulyadin mengatakan, bahwa keterangan dari pihak Pertamina stok BBM untuk wilayah Kabupaten Kobar dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun yang menjadi persoalan tersebut menurutnya ada dilapangan serta perlu di urai.

Dia menyampaikan, dirinya meminta kepada PT Pertamina dan juga BPH Migas untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian BBM ke SPBU di wilayah Kobar. Serta untuk aparat penegak hukum, dirinya berharap agar dapat melakukan pengamanan dan pengendalian di SPBU.

"Terutama supaya hal itu tidak menggangu masyarakat yang betul-betul membutuhkan BBM untuk kebutuhan pribadi," ujarnya.

Dia juga menghimbau kepada pihak SPBU untuk tidak melakukan kerjasama dengan para pelangsir, bisa bersikap tegas dan pro aktif membantu masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.