Kemenkum NTT mendorong UMKM perkuat legalitas usaha

Rabu, 16 September 2026 16:01 WIB

Peserta dan narasumber berfoto bersama dalam Forum Komunikasi Bidang Hukum Khusus Badan Usaha di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. (ANTARA/HO-Kemenkum NTT)

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat legalitas usaha sebagai fondasi perlindungan dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba di Kupang, Rabu, mengatakan pemahaman hukum bagi pelaku UMKM perlu terus diperkuat agar legalitas tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif.

“Legalitas badan usaha dan produk merupakan fondasi penting dalam membangun usaha yang tertib, terlindungi, dan berdaya saing. Karena itu, edukasi hukum harus terus diperluas agar pelaku UMKM memahami hak, kewajiban, serta peluang yang dapat diakses melalui kepastian hukum,” ujarnya.

Silvester menyampaikan hal tersebut dalam Forum Komunikasi Bidang Hukum Khusus Badan Usaha yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) St. Elisabeth Sikka, Kabupaten Sikka.

Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat untuk membahas pentingnya kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menjadi narasumber utama dalam diskusi tersebut, sedangkan praktisi hukum Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Cindy Manek menjadi narasumber lainnya.

Pembahasan difokuskan pada layanan badan usaha serta berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.

Sejumlah isu yang dibahas antara lain legalitas badan hukum, legalitas produk, mekanisme perlindungan usaha, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Silvester mengatakan legalitas badan usaha dan produk tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga penting untuk membangun kepercayaan dan memperluas peluang kerja sama.

Legalitas tersebut juga dapat mendukung peningkatan akses pelaku usaha terhadap layanan pembiayaan sehingga usaha dapat berkembang secara lebih tertib dan berkelanjutan.

“Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga layanan hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” katanya.

Menurut dia, pemahaman mengenai legalitas, perlindungan usaha, dan akses pembiayaan perlu berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui forum tersebut, Kanwil Kemenkum NTT berharap pemahaman masyarakat mengenai layanan hukum badan usaha semakin baik serta sinergi antarinstansi semakin kuat dalam membangun ekosistem usaha yang memiliki kepastian hukum dan terlindungi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.