Kemenhaj perkuat haji inklusif melalui penyempurnaan standar layanan

Selasa, 21 Juli 2026 19:57 WIB

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj Puji Raharjo (kedua dari kanan) menjadi narasumber dalam acara Diseminasi Pemantauan Haji Inklusif 2026, di Jakarta pada Selasa (21/7/2026). ANTARA/HO-Humas Kemenhaj

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat penyelenggaraan haji yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan jamaah lanjut usia melalui penyusunan regulasi teknis, peningkatan kompetensi petugas, hingga penyempurnaan standar pelayanan di seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengatakan pendekatan haji inklusif tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi harus menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

“Haji inklusif harus hadir sejak manasik, pembinaan petugas, pelayanan, pendataan, hingga evaluasi. Kami memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses, layanan, dan dukungan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka,” kata Puji dalam acara Diseminasi Pemantauan Haji Inklusif 2026, di Jakarta pada Selasa.

Menurutnya pada penyelenggaraan Haji 2026 Kemenhaj telah menerapkan konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Komite Nasional Disabilitas (KND) dilibatkan dalam pelatihan petugas dan pemantauan di Tanah Suci.

Selain itu, skema murur dan safari wukuf diterapkan sebagai bentuk akomodasi bagi jamaah lansia, penyandang disabilitas, jamaah berisiko tinggi, serta pendampingnya.

Untuk musim haji berikutnya, pihaknya menyiapkan regulasi teknis haji inklusif, memperkuat pendataan jamaah disabilitas, menyusun standar operasional pelayanan berdasarkan ragam disabilitas, serta memasukkan materi layanan disabilitas dalam manasik dan pendidikan petugas.

“Kami menerima hasil pemantauan KND sebagai masukan untuk memperkuat penyelenggaraan Haji 2027 yang aman, aksesibel, adil, dan menghormati martabat setiap jamaah,” ujar Puji.

Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Pradana Boy mengatakan penguatan layanan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari nilai dasar Islam yang menjunjung kesetaraan.

Ia merujuk kisah Abdullah bin Ummi Maktum dalam Surah 'Abasa sebagai pengingat bahwa penyandang disabilitas harus memperoleh perhatian dan penghormatan yang sama.

Menurut Pradana, tantangan penyelenggaraan haji akan semakin besar karena sekitar 25 persen jamaah haji Indonesia pada 2026 merupakan kelompok lanjut usia, dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kondisi itu menuntut sistem pelayanan yang lebih adaptif, terutama dalam mobilisasi jamaah di setiap fase perjalanan ibadah.

“Kita membutuhkan inovasi pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Namun inovasi itu juga harus memperoleh legitimasi fikih agar memiliki dasar keagamaan yang kuat,” katanya.

Ketua Komite Nasional Disabilitas Dante Rigmalia pun mengapresiasi komitmen Kemenhaj dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mulai memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan haji.

Namun demikian, menurut dia, keberhasilan haji inklusif sangat bergantung pada kesiapan petugas di lapangan.

“Haji ramah disabilitas harus diwujudkan melalui aksesibilitas di seluruh tahapan penyelenggaraan, termasuk penguatan kapasitas petugas. Kami berharap materi pelayanan penyandang disabilitas menjadi bagian dari kurikulum pelatihan PPIH sehingga petugas memahami kebutuhan jamaah secara lebih baik,” ujar Dante.