Kelas Menengah Tergerus, INDEF Dorong Ekonomi Indonesia Lebih Terbuka

Namun, capaian tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5% dinilai belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari sejumlah negara yang sebelumnya memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang relatif berdekatan dengan Indonesia.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Indonesia memang telah mencatat kemajuan dalam kesejahteraan, tetapi belum mampu mencapai tingkat yang setara dengan sejumlah negara lain.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah melemahnya kelas menengah dan belum kuatnya sektor eksternal Indonesia.

"Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain," kata Didik dalam refleksi pemikirannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia kepada AKURAT.CO, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga: Serial Merdeka Finansial (I): Daya Beli Semu dan Kelas Menengah yang Kian Rapuh

Didik menyoroti kondisi ekonomi Indonesia setelah krisis 1998. Saat itu, pendapatan per kapita Indonesia berada di sekitar USD455. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB per kapita Indonesia kemudian meningkat menjadi sekitar USD4.925 pada 2024.

Menurut Didik, proses pemulihan ekonomi setelah krisis juga diikuti berbagai perubahan fundamental, termasuk stabilisasi ekonomi dan politik serta pembenahan sejumlah institusi.

Ia kemudian membandingkan perkembangan Indonesia dengan Korea Selatan.

Kedua negara tersebut, menurut Didik, pernah memiliki tingkat pendapatan yang tidak terlalu jauh berbeda pada 1960-an. Namun, perkembangan keduanya dalam beberapa dekade berikutnya menunjukkan kesenjangan yang lebar.

"Pada tahun 1960-an pendapatan Indonesia dan Korea Selatan tidak jauh berbeda. Namun setelah 50 tahun pendapatan Korea Selatan USD36 ribu per kapita, tujuh kali dari pendapatan Indonesia USD5 ribu per kapita," ujarnya.

Data Bank Dunia menunjukkan PDB per kapita Korea Selatan pada 2024 mencapai sekitar USD36.239, sedangkan Indonesia sekitar USD4.925.

Selain persoalan kesenjangan dengan negara lain, Didik menyoroti penurunan jumlah masyarakat yang masuk kategori kelas menengah.

Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia, jumlah kelas menengah Indonesia turun sekitar 8,5 juta orang dalam periode 2018 hingga 2023.

LPEM FEB UI mencatat jumlah kelas menengah pada 2018 mencapai sekitar 60 juta orang atau 23% dari populasi. Angka tersebut turun menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8% pada 2023.

"Selama lima tahun terakhir ini terjadi penurunan kelas menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dalam studi LPEM FEB UI, sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Ini artinya turun kelas dan semakin miskin," kata Didik.

Oleh sebab itu, lanjut Didik, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kelas menengah memiliki peran penting terhadap konsumsi dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Didik juga menyoroti kondisi tabungan masyarakat. Ia menyebut kelompok penabung dengan nilai tabungan hingga Rp100 juta mengalami perubahan jumlah akun dan rata-rata saldo, sementara kelompok pemilik tabungan bernilai lebih dari Rp5 miliar justru meningkat.

"Ketika kelas menengah turun dan ketika tabungan masyarakat tergerus, maka daya tahan terhadap guncangan ekonomi menurun; konsumsi barang tahan lama ditunda; investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi," ujarnya.

Menurut Didik, kondisi tersebut juga dapat memunculkan kecemasan masyarakat terhadap masa depan pekerjaan dan pendapatan.

"Dalam ekonomi perilaku, kehilangan rasa aman sering kali memengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan. Kondisi ini mesti menjadi perhatian karena akan merupakan sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik," katanya.

Dorong Ekonomi Lebih Terbuka

Di tengah kondisi tersebut, Didik menilai pemerintah perlu memperkuat strategi pertumbuhan ekonomi dengan tidak hanya mengandalkan pasar domestik dan sumber daya alam.

Menurut dia, Indonesia perlu memperkuat orientasi ekonomi ke luar melalui perdagangan internasional agar mampu meningkatkan penerimaan devisa dan memperluas pasar bagi produk nasional.

"Apakah transformasi ini bisa dilakukan dengan kebijakan inward looking dan hanya fokus pada sumber daya alam? Jawaban saya belum bisa karena harus ada upaya lagi agar politik dan kebijakan ekonomi harus berorientasi keluar," ujar Didik.

Menurut dia, kekuatan ekonomi nasional justru dapat meningkat apabila Indonesia memiliki keterhubungan yang lebih kuat dengan pasar global.

"Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau ekonomi sektor luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar," katanya.

Baca Juga: Misbakhun: Bansos dan Subsidi Berlapis Berhasil Jaga Daya Beli Masyarakat di Paruh Pertama 2026

Didik menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan internasional yang menurutnya masih tertinggal dibandingkan Vietnam.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada 2024 mencapai USD266,53 miliar. Sementara itu, ekspor Vietnam pada tahun yang sama mencapai sekitar USD405,53 miliar.

"Indonesia dalam hal ini, yaitu perdagangan luar negeri, sudah kalah jauh dengan Vietnam. Ini yang harus dikejar untuk mengejar pertumbuhan 6-7 persen," kata Didik.

Ia menilai penguatan sektor perdagangan luar negeri perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah jika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari level sekitar 5% menuju 6-7%.

Didik juga menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tengah berupaya mengubah struktur ekonomi dengan memperbesar peran negara.

Menurut dia, transformasi tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kelompok menengah sehingga struktur ekonomi Indonesia tidak terlalu terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

"Struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat di mana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat," ujarnya.

Namun, Didik menilai penguatan peran negara perlu berjalan bersama dengan pengembangan sektor swasta dan pasar. Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi ekonomi yang mampu mendorong perusahaan nasional meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.

Dengan kondisi kelas menengah yang masih menghadapi tekanan dan kinerja perdagangan luar negeri yang perlu diperkuat, Didik menilai agenda ekonomi Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan.

Pertumbuhan tersebut juga perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk naik kelas secara berkelanjutan.