Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan 2026/2027 setelah banjir pada 2025 berdampak terhadap 450.386 jiwa di daerah itu.
"Berdasarkan data BPBD hingga 9 Desember 2025, selain 450.386 jiwa terdampak banjir, sebanyak 6.654 orang mengungsi dan dua orang meninggal dunia. Sementara itu, berdasarkan prakiraan BMKG, pada akhir Oktober nanti Kalbar akan dihadapkan dengan bencana banjir," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada musim penghujan mendatang.
"Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan," tuturnya.
Banjir juga berdampak terhadap 73.350 rumah, dengan 89 rumah rusak ringan, dua rusak sedang dan lima rusak berat. Lima jembatan turut mengalami kerusakan berat.
Untuk musim penghujan 2026/2027, BPBD mencatat terdapat 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan di Kalbar yang berpotensi rawan banjir. Kapuas Hulu menjadi daerah dengan desa/kelurahan rawan terbanyak, yakni 104, disusul Landak 82 dan Melawi 80.
Norsan meminta bupati dan wali kota memahami titik rawan di wilayah masing-masing serta memastikan tempat evakuasi, sumber daya, personel, sistem komunikasi dan dukungan perangkat daerah siap digunakan ketika bencana terjadi.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegasnya.
Ia juga meminta camat, lurah, dan kepala desa menjadi garda terdepan dalam memastikan kesiapan tempat evakuasi sementara serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
Menurut Norsan, risiko banjir Kalbar dipengaruhi berbagai faktor, antara lain intensitas hujan, kerusakan lingkungan, kapasitas drainase dan aliran yang rendah akibat penyempitan maupun pendangkalan, kondisi topografi serta pasang laut.
Karena itu, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan BPBD. Pemerintah perlu memperkuat normalisasi saluran, kanal, waduk dan bendungan, konservasi tanah dan air di hulu, serta pengawasan tata ruang dan pemanfaatan dataran banjir maupun daerah aliran sungai.
Kepala BMKG Kalbar Erika Mardiyanti mengatakan perubahan cuaca dapat berlangsung cepat sehingga pemerintah daerah dan masyarakat perlu mencermati prakiraan serta peringatan dini secara berkala sebagai dasar menentukan langkah antisipasi.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan,” ujarnya.
Erika mendorong penguatan koordinasi BMKG, pemerintah daerah, BPBD hingga masyarakat agar informasi potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti dengan penyiapan personel, peralatan, jalur komunikasi dan lokasi evakuasi.
Norsan menegaskan bencana tidak sepenuhnya dapat dicegah, namun korban dan kerugian dapat ditekan melalui kesiapan yang matang, termasuk simulasi evakuasi dan pelaksanaan Table Top Exercise sesuai rencana kontingensi.
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.