Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengantisipasi ancaman gagal panen, krisis air bersih, serta gangguan ketahanan pangan masyarakat.

"Upaya tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat guna membahas sejumlah persoalan strategis daerah," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Rabu. 

Menurut dia, karhutla berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian, termasuk memicu risiko gagal panen sehingga langkah mitigasi dan pencegahan perlu dilakukan sejak dini.

"Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen," tuturnya. 

Selain ancaman terhadap pangan, pemerintah provinsi juga menyoroti penurunan debit sejumlah sungai yang berpotensi mengganggu distribusi logistik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Norsan mengatakan persoalan ketersediaan air bersih mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk kondisi air PDAM yang dilaporkan mulai mengalami perubahan kualitas akibat musim kemarau. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa dalam mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan. 

Terkait karhutla, Ria Norsan menyebut titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya, sehingga upaya pemadaman bersama seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan.

Pemerintah provinsi juga telah melakukan pergeseran Dana Belanja Tidak Terduga untuk mendukung penanganan bencana, meski Perubahan APBD 2026 masih dalam proses pembahasan bersama DPRD Kalbar.

"Walaupun belum ketok palu Perubahan, kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana," katanya.

Norsan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk memperkuat pemadaman, pencegahan, serta bantuan bagi warga terdampak.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.