Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:05 WIB
Jakarta, VIVA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah mencari skema pembiayaan baru demi keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Baca Juga
Skema tersebut khususnya diperlukan bagi ruas-ruas tol yang belum mencapai tingkat keekonomisan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai negara perlu mempertimbangkan opsi pengambilalihan ruas tol yang butuh waktu lama untuk mencapai tingkat keekonomisan.
Baca Juga
“Sejalan dengan tidak adanya kembali pendanaan melalui skema penyertaan modal negara terhadap BUMN, maka harus ada skema terhadap pembiayaan jalan tol itu sendiri," Herman dalam keterangan resminya, Sabtu (3/10/2026).
"Namun tentu dalam kondisi kelayakan, keekonomisan yang belum bisa dicapai dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang, dalam pandangan kami memang harus diambil alih oleh negara,” ujar dia.
Baca Juga
Herman Khaeron mengatakan pengambilalihan oleh negara dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi ruas JTTS yang belum memenuhi tingkat keekonomisan.
Ia kemudian mencontohkan skema TAC pada sektor perkeretaapian.
Dalam skema tersebut, fasilitas perkeretaapian dibangun pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Sementara itu, sebagian penerimaan dari tiket kemudian menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kami contohkan ada TAC yang untuk pelaksanaan kereta api. Seluruh fasilitas pelaksanaan kereta api dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian dari setiap tiket itu kemudian diambil untuk PNBP di Kementerian Perhubungan. Nah, ini sebetulnya bisa juga dilakukan untuk jalan tol terhadap ruas-ruas jalan yang belum memenuhi keekonomisan,” jelas
Herman juga menyoroti biaya pemeliharaan ruas JTTS yang tetap harus ditanggung meski tingkat keekonomisan belum tercapai.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu diperhitungkan dalam menentukan pola pembiayaan jalan tol ke depan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Oleh karena itu dengan dasar temuan terhadap tata kelola yang belum efektif, kemudian terjadinya kerugian, bahkan PMM tidak memasukkan pemeliharaan dan tentu pemeliharaan juga cukup besar karena sampai kapan ini akan berlangsung, sampai kapan juga bisa ekonomis ini masih belum ada tanda-tanda karena ruas jalannya pun masih terputus terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Herman.
Menurutnya peningkatan keekonomisan JTTS tidak cukup hanya mengandalkan pengelolaan jalan tol. Karenanya, perlu didukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang jaringan konektivitas untuk meningkatkan jumlah pengguna.
Halaman Selanjutnya
Herman lalu menyinggung pengembangan kawasan industri dan kawasan wisata sebagai bagian yang perlu didorong untuk mendukung peningkatan lalu lintas kendaraan di JTTS.