Istana Bantah Ada Surpres Pergantian Kapolri
Kamis, 6 Agustus 2026 - 16:15 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis kabar bahwa pemerintah telah mengirimkan surat presiden (surpres) pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Baca Juga
Prasetyo menjelaskan, kabar pemerintah mengirimkan surpres pergantian Kapolri itu hanyalah isu belaka.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Kata siapa ada surpres Kapolri?” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Agustus 2026.
Baca Juga
Prasetyo mengatakan pemerintah tidak membuat Supres untuk mengganti Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
“Tidak ada, tidak ada, tidak ada surpres Kapolri,” ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah bahwa pihaknya menerima Surpres terkait pergantian Kapolri.
“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” ungkap Habibur kepada wartawan, Selasa, 4 Agustus 2026.
Dia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang tidak memiliki dasar yang jelas.
“Kami menghimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya,” jelas Habibur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni juga mengatakan bahwa tidak ada Surpres soal pergantian Kapolri yang dikirimkan kepada Komisi III DPR.
“Kagak ada. Ya kalau kalian udah tahu ya kalian munculin aja. Orang kita enggak ada, sama sekali belum ada,” ujar Sahroni di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa , 4 Agustus 2026.
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa kinerja Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri selama ini baik. Dia menilai ada pihak yang tidak suka Listyo masih menjabat sebagai Kapolri, sehingga isu tersebut dihembuskan.
“Cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kenceng. Wajar, kan beliau udah 5 tahun gitu,” kata Sahroni.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Karena lama, orang ada yang enggak suka. Ya dimaklumin aja,” tambahnya.
tvOnenews.com/Syifa Aulia
PPATK Catat 6 Juta Transaksi Judol saat Piala Dunia, DPR Minta Polri Masif Berantas!
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta Polri semakin masif menindak pelaku judi online (judol) usai PPATK melaporkan temuan dana judol paruh pertama 2026.
VIVA.co.id
6 Agustus 2026