Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mendorong penguatan implementasi, khususnya ketersediaan pasokan di kebijakan subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) guna memacu kinerja.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan menyampaikan merujuk Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang ekspansif selama 29 bulan berturut-turut hingga awal 2024, menjadi bukti HGBT berhasil memulihkan kinerja industri yang sempat turun.

Menurutnya, dalam keterangan di Jakarta, Senin, pelaksanaan kebijakan yang diinisiasi pada masa pandemi COVID-19 tersebut menjadi pembuktian atas keakurasian pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pihaknya mencatat pada Juni 2026, 27,5 persen volume alokasi yang dibayar dengan harga HGBT 7 dollar AS per million british thermal unit (MMBTU), sementara sisanya dipenuhi dari gas regasifikasi LNG seharga sekitar 20 dollar AS.

Adapun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan kebutuhan gas industri sekitar 2.700 million standard cubic feet per day​​​​​​​ (MMSCFD), sedangkan yang terpenuhi melalui skema HGBT sekitar 1.600 MMSCFD.

Kemenperin juga mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada 2020-2023 mencapai Rp147,11 triliun.

Sementara itu, Asaki menilai kebijakan HGBT mesti dilihat sebagai investasi strategis negara untuk menciptakan nilai tambah industri, meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keandalan pasokan gas bagi industri.

Sebelumnya, Ketua Asaki Edy Suyanto menyoroti pembatasan pemanfaatan gas HGBT sejak September 2026 yang dinilai menjadi tantangan bagi industri keramik nasional.

Asaki memperkirakan harga gas rata-rata dapat mencapai 8-8,5 dolar AS per MMBTU melalui kombinasi skema HGBT dan biaya regasifikasi gas alam cair (LNG).

Namun, keterbatasan akses gas HGBT yang hanya mencakup sekitar 40 persen kebutuhan membuat harga rata-rata gas industri di Jawa bagian barat mencapai sekitar 12 dolar AS per MMBTU dan di wilayah timur sekitar 9 dolar AS per MMBTU.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai persoalan gas industri merupakan masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Saleh, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10), terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri dalam negeri.

Baca juga: Asaki siapkan ekspansi kapasitas produksi, investasi hingga Rp10 T

Baca juga: Asaki: Ekspansi kapasitas hingga inovasi perkuat industri keramik

Baca juga: Asaki dorong penguatan pasokan energi guna jaga daya saing

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.