Pendanaan untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengandalkan uang negara, tetapi juga dari donor internasional dan investor melalui penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto menjelaskan bahwa terdapat dana hibah ratusan miliar rupiah dari Green Climate Fund (GCF) yang akan disalurkan ke tiga provinsi yaitu Sumatra Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah.
Dana akan digelontorkan mulai tahun depan untuk proyek mitigasi karhutla di kawasan gambut. “Proyeknya tujuh tahun, ada hibah maju di depan, US$47 juta (sekitar Rp829 miliar), untuk melakukan intervensi agar menjaga peatland (gambut) supaya tidak terbakar,” kata dia dalam diskusi di Ford Foundation Journalist Crash Course di Jakarta, Kamis (3/9).
Nantinya, proyek ini juga akan didanai lewat skema crowdfunding. Jadi, hasil implementasi proyek pada tiga tahun pertama akan dihitung tingkat keberhasilannya, berapa banyak karbon yang dikurangi, lalu dijadikan baseline untuk menerbitkan kontrak investasi kolektif (KIK).
“Nanti kami hitung dulu, tes market juga ya, apakah kita mau masuk retail ke individu, nanti bisa seperti model satu jutaan, atau kami masuk ke korporasi,” ujar Joko.
Dia menjelaskan, unsur keberlanjutan tidak akan dicapai sebuah proyek bila hanya mengandalkan hibah atau grant. Sebab itu, sesuai mandat yang diberikan, BPDLH memanfaatkan perannya untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan melakukan investasi untuk mengelola dana lingkungan hidup.
BPDLH juga lebih fleksibel dalam menyalurkan dana. Maksudnya, masyarakat tingkat tapak sekalipun bisa mengakses pendanaan tanpa melalui birokrasi yang panjang dan rumit.
Mitigasi Bencana, DPR Setujui Anggaran KLH Naik 100%
Komisi XII DPR yang membidangi lingkungan hidup menyetujui penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebesar Rp1,33 triliun untuk tahun 2027. Dengan demikian, total anggaran KLH naik lebih dari 100 persen menjadi Rp2,57 triliun.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, tambahan anggaran ini sebagian akan digunakan untuk menunjang program ketahanan bencana dan perubahan iklim, termasuk penanganan karhutla.
“Ini sangat tepat karena menurut perhitungan para ahli, El Nino tahun depan kemungkinan lebih panjang dari tahun sekarang,” ujar Jumhur, dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/9).
Tambahan anggaran dialokasikan untuk tiga program, yaitu kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta dukungan manajemen.
Program kualitas lingkungan hidup naik Rp738,9 miliar menjadiRp1,09 triliun. Kemudian, anggaran program ketahanan bencana dan perubahan iklim naik Rp384,1 miliar menjadi Rp427,5 miliar. Sedangkan program dukungan manajemen naik Rp216,6 miliar menjadi Rp1,05 triliun.