Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota dilakukan secara merata dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas penanganan di masing-masing wilayah.
“Tidak ada satu kabupaten pun yang ditinggalkan di tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama juga kita belum bisa langsung mulai di awal bulan, kepinginnya begitu (dari awal bulan), tetapi kita harus paham soal teknis pelelangan, teknis soal persiapan dan segala macamnya,” kata Helmi di Bengkulu, Kamis.
Helmi mengatakan pemerataan pembangunan tidak berarti seluruh daerah harus mendapatkan alokasi anggaran dengan nilai yang sama. Besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan titik pembangunan yang dinilai menjadi prioritas.
Menurut dia Dinas PUPR sebagai OPD teknis memiliki pemahaman mengenai kondisi infrastruktur di lapangan sehingga penentuan lokasi pekerjaan ditentukan oleh perangkat PUPR.
"Tentu kita harus bisa mempercayai OPD teknis PU untuk menentukan titik mana yang prioritas, karena gubernur tidak bisa langsung menentukan A,B,C,D, memang kebijakan anggarannya di gubernur, tapi yang lebih memahami teknisnya PUPR," kata Gubernur Helmi.
Helmi menegaskan pemerintah provinsi tetap memperhatikan seluruh kabupaten dan kota dalam penyusunan program pembangunan. Jika suatu daerah memperoleh alokasi lebih besar, hal itu berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan yang memang harus ditangani.
“PU yang sangat memahami, sehingga kalau ada kabupaten yang besar mendapatkan harga ratusan miliar, yang lain kok di bawah itu, misalnya seakan-akan tidak (adil), tidak ada seperti itu, (murni untuk pemerataan pembangunan)," katanya.
Dia mengatakan penentuan porsi pembangunan juga perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada titik yang paling membutuhkan penanganan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun program pembangunan infrastruktur.
Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan pada 2026, 2027, dan 2028 sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Tejo mengatakan pihaknya juga telah bertemu dengan kepala daerah untuk membahas program pembangunan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurut dia sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten kota diperlukan agar penanganan infrastruktur dapat berjalan sesuai prioritas sekaligus menjangkau kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor : Anom Prihantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.