Gubernur Jateng instruksikan untuk intervensi harga beras

Selasa, 8 September 2026 16:19 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (dua dari kiri) menerima audiensi Pimpinan Bulog Jateng dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng di Semarang, Jateng, Selasa (8/9/2026). ANTARA/HO-Pemprov Jateng

Semarang, Jateng (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan jajarannya untuk melakukan intervensi harga beras dengan memperbanyak gerakan pangan murah (GPM) dan intervensi pasar.

"Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog," katanya saat menerima audiensi Pimpinan Bulog Jateng dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng di Semarang, Selasa.

Menurut dia, sebenarnya persediaan beras di Jateng surplus, tetapi berdasarkan hasil pemantauan harga pada 2-6 September 2026 menunjukkan terjadi kenaikan harga beras di tingkat pengecer.

Pemerintah Provinsi Jateng mencatat ketersediaan beras di wilayah itu hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton, sementara kebutuhan sebesar 2.809.248 ton sehingga terdapat surplus 1.538.853 ton.

Karena itu, ia meminta kepada dinas dan jajaran terkait melakukan upaya agar persediaan beras tersebut bisa terdistribusi secara lancar hingga konsumen.

"Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah," katanya.

Pantauan di sejumlah pasar juga sudah dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar.

Hasil pantauan menunjukkan terjadi kenaikan harga beras rata-rata sebesar 2,5 persen.

Harga beras medium non-SPHP sekitar Rp14.000-15.000 per kilogram atau 0,74-11,11 persen di atas harga eceran tertinggi (HET).

Sementara, harga beras premium 0,67-14,09 persen di atas HET atau sekitar Rp15.000-Rp17.000 per kilogram dan beras SPHP relatif stabil, yaitu Rp60.000-62.000 per kemasan 5 kilogram.

Faktor pemicu kenaikan harga beras diduga karena harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani rata-rata Rp7.300 per kilogram, sedangkan gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata Rp8.666 per kilogram.

Ditengarai distributor, subdistributor, grosir, agen, hingga pengecer menahan penjualan karena tidak mau mengalami kerugian akibat kenaikan harga GKP dan terhimpit dengan ketentuan HET yang ditentukan pemerintah.

Kepala Dishanpan Jateng Widi Hartanto menambahkan pemantauan harga pasar terus dilakukan dengan dinas terkait dan operasi pasar terus dilakukan untuk menjaga distribusi dan pergerakan beras, salah satunya dengan memberikan bantuan pangan dan GPM.

"GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar," katanya.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jateng Gandi Prarista mengatakan penyaluran beras SPHP di wilayah tersebut sudah 100 persen, dan penyerapan beras juga sudah 100 persen dari target.

Untuk antisipasi El Nino, ada tambahan target dari Bulog pusat untuk penyaluran 90 ribuan bantuan pangan selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.