Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi tema pembangunan provinsi setempat Tahun 2027 yaitu "Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Investasi Di Sektor Unggulan Perekonomian Dengan Dukungan Infrastruktur Yang Berkualitas".
Apresiasi Fraksi PKS itu dalam Pemandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2027 pada rapat paripurna DPRD setempat dipimipin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu.
Namun dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS yang diketuai H Mushaffa Zakir dan Sekretarisnya Firman Yusi itu, ada beberapa catatan terkait RAPBD Kalsel 2027 tersebut antara lain terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi provinsi setempat serta RAPBD itu sendiri.
Dalam Pemandangan Umum yang dibacakan anggotanya H Taufik Rahman itu, Fraksi PKS berharap, target pertumbuhan ekonomi Kalsel 2027 mencapai 6,5 persen bisa tercapai.
Pasalnya pertumbuhan ekonomi Kalsel pada Triwulan II 2026 sebesar 5,28 persen atau turun bila dibandingkan dengan Triwulan I 2026 yang tumbuh 5,67 persen, ungkap Fraksi PKS.
Selain itu, dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terutama yang bersumber dari lapangan seperti usaha pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan.
"Oleh karenanya, kami menekankan agar pemerintah daerah harus lebih konsisten pada program prioritas pertumbuhan ekonomi dan dalam rencana kerja pembangunan daerah," ujar wakil rakyat dari PKS.
Kemudian daripada itu, lanjut Fraksi PKS, harus merawat potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong, memfasilitasi, termasuk memperluas akses permodalan bagu usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil.
Begitu pula sektor pertanian, pariwisata, hilirisasi komoditas unggulan masyarakat Banua harus didiversifikasi secara maksimal guna keberlangsungan usaha rakyat Kalsel, demikian Fraksi PKS DPRD provinsi setempat.
Fraksi PKS juga mengapresiasi RAPBD Kalsel 2027 dengan postur Pendapat Daerah Rp8,003 triliun, dan Belanja Daerah Rp8,603 triliun yang selisih kurang (defisit) sisa lebih pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) nihil.
Pada rapat paripurna tersebut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Arisdi Noor mewakili Gubernurnya H Muhidin. Sedangkan mendampingi Ketua DPRD tersebut ketiga wakilnya masing-masing H Kartoyo, HM Alpiyan Rakhman dan Desy Oktavia Sari.
Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.