Fraksi Gerindra: Anggaran infrastruktur harus menjawab kebutuhan rakyat - ANTARA News Jawa Timur

Pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, hingga penurunan biaya logistik.

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta peningkatan anggaran infrastruktur dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan.

"Pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, hingga penurunan biaya logistik," ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai menjadi faktor penting dalam mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat, khususnya dari wilayah perdesaan, sehingga dapat menekan ongkos distribusi dan memperkuat aktivitas ekonomi.

Cahyo menegaskan manfaat pembangunan tersebut harus dapat dirasakan petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, kelompok rentan, serta masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

"Bagi Fraksi Partai Gerindra, APBD bukan sekadar dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen kebijakan yang harus menjawab kebutuhan rakyat," katanya.

Selain infrastruktur, Gerindra mengingatkan Pemprov Jatim agar peningkatan belanja daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 digunakan untuk program yang matang dan siap dilaksanakan.

"Pemanfaatan SiLPA dapat diterima sepanjang diarahkan pada program yang siap dilaksanakan, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak nyata. Tambahan ruang fiskal tidak boleh kembali menjadi sisa anggaran pada akhir tahun," ujarnya.

Gerindra juga menyoroti kebutuhan tambahan Tunjangan Profesi Guru bagi 35.680 guru ASN SMA, SMK, dan SLB, termasuk komponen THR dan gaji ke-13 2025 sebesar sekitar Rp274,57 miliar.

Di bidang sosial, Gerindra meminta program bantuan dan pemberdayaan menggunakan data penerima yang akurat, terintegrasi, serta dapat diverifikasi agar perlindungan sosial tidak sekadar bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.