Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menilai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mencerminkan sinyal keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah, ditandai dengan defisit RAPBN 2027 yang tetap di bawah 3% produk domestik bruto (PDB).

Namun, Fitch mengingatkan target defisit yang dipatok pemerintah sebesar 2,4% PDB berisiko melebar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Mempertimbangkan pola revisi target yang kerap terjadi dalam periode tahun berjalan ataupun sebelum penetapan UU APBN.

"Risiko tetap ada bahwa kebutuhan pembiayaan dapat semakin dipenuhi melalui saluran kuasi-fiskal, yang dapat melemahkan transparansi fiskal dan merusak manajemen fiskal dari waktu ke waktu," dikutip dari laporan Fitch Ratings, Senin (26/8/2026).

Fitch menganggap, usulan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus terkait target defisit fiskal 2027 sebesar 2,4% PDB memang lebih rendah dibandingkan target revisi 2026 yang sebesar 2,85% dari PDB, dan masih berada di bawah batas maksimal defisit yang diizinkan undang-undang, yakni 3% dari PDB.

"Ini menyiratkan konsolidasi moderat dan menandakan niat untuk tetap berada dalam batas defisit legal 3%," tulis Fitch Ratings dalam laporannya.

Meski begitu, Fitch mengingatkan disiplin fiskal terbukti lebih sulit untuk dipertahankan daripada yang disarankan oleh target utama. Sebagaimana pola serupa pernah terjadi pada usulan defisit tahun sebelumnya.

Awalnya, pemerintah mengusulkan defisit 2026 sebesar 2,48% dari PDB. Namun, angka itu kemudian direvisi naik menjadi 2,68%, dan akhirnya membengkak lagi menjadi 2,85% untuk mengakomodasi tambahan belanja. Fitch menilai perubahan serupa berpotensi terulang pada target defisit 2027.

Beberapa asumsi dalam APBN 2027 juga dinilai cukup optimistis, di antaranya target pertumbuhan ekonomi 6,0% dan asumsi kurs rupiah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, tekanan belanja berpotensi muncul akibat dampak El Nino terhadap rumah tangga, hingga potensi meningkatnya gejolak sosial dari kalangan muda seiring tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Soroti Peran Danantara untuk APBN

Fitch juga menyoroti pembiayaan lewat jalur kuasi-fiskal sebagai sumber ketidakpastian terbesar di balik sinyal keberlanjutan fiskal tersebut. Perluasan mandat Badan Pengelola Investasi Danantara oleh pemerintah pada April 2026 menjadi salah satu perhatian utama.

Danantara dirancang sebagai entitas milik negara untuk membiayai dan mengembangkan proyek infrastruktur strategis yang secara komersial belum layak. Fitch mempertanyakan apakah mandat lembaga ini berpotensi diperluas lebih jauh ke depan.

"Peran kuasi-fiskal yang lebih luas untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah dapat meningkatkan risiko kewajiban kontingen bagi negara, meskipun defisit fiskal utama tetap terkendali," tegas Fitch.

Fitch memperkirakan lemahnya penerimaan negara akan tetap menjadi kendala struktural bagi profil kredit Indonesia, yang saat ini berada di peringkat BBB dengan outlook negatif.

Dalam APBN 2027, pendapatan negara dipatok sedikit di atas 12% dari PDB. Anggaran ini turut mencakup sejumlah langkah baru untuk mendongkrak penerimaan, meski hasil dari reformasi pajak jangka panjang baru diperkirakan mulai terasa secara bertahap.

Rendahnya penerimaan negara membuat ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas, sehingga konsolidasi anggaran lebih rentan terganggu jika pertumbuhan ekonomi melambat atau kebutuhan belanja justru meningkat.

Untuk menekan laju kenaikan utang, pemerintah berencana mengalihkan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diterima Danantara ke kas negara. Namun, rincian teknis dari rencana ini disebut Fitch masih belum jelas.

Target 6% Realistis

Fitch juga menganggap asumsi pertumbuhan ekonomi 6,0% pada 2027 lebih realistis dibandingkan target ambisius jangka menengah pemerintah sebesar 8,0%. Kendati demikian, angka tersebut masih terbilang optimistis jika dibandingkan proyeksi dasar Fitch sendiri yang hanya 5,0%.

Sejumlah risiko global turut membayangi prospek jangka pendek Indonesia, mulai dari ketidakpastian geopolitik yang berlarut-larut, potensi kenaikan harga minyak dunia, hingga perlambatan tajam di negara-negara mitra dagang utama RI.

Fitch memperingatkan, jika dukungan fiskal harus dikurangi demi menjaga target defisit, tekanan bisa beralih ke Bank Indonesia (BI) untuk menopang pertumbuhan lewat kebijakan moneter.

Di tengah sejumlah risiko tersebut, Fitch melihat sisi positif dari kontinuitas kelembagaan di Bank Indonesia yang dinilai dapat menopang sentimen pasar, meski kepercayaan investor disebut masih rentan.

Pencalonan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI Destry Damayanti sebagai satu-satunya kandidat Gubernur BI oleh Presiden Prabowo, bersama sejumlah pejabat internal bank sentral untuk posisi senior lainnya, memperkuat ekspektasi pasar akan kesinambungan kebijakan moneter. Langkah ini disebut turut membantu meredakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meski belum sepenuhnya menghapus kehati-hatian investor.

Fitch menegaskan keberlanjutan sinyal positif dari pemerintah pada akhirnya akan sangat bergantung pada eksekusi kebijakan di lapangan.

Fokus pemerintah pada agenda pemberantasan korupsi berpotensi memperkuat kredibilitas jika benar-benar memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas. Sebaliknya, langkah ini bisa berdampak negatif terhadap peringkat kredit apabila dianggap diterapkan secara selektif dan justru memicu sentralisasi kekuasaan politik yang lebih besar.

Kejelasan arah kebijakan di sektor lain juga dinilai penting. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut lembaga ekspor baru akan berfungsi sebagai "titik pemrosesan tunggal" untuk ekspor komoditas Indonesia, sebuah langkah yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor.

Fitch menilai usulan ini bisa jadi merupakan respons taktis terhadap tekanan pasar, dan masih membutuhkan rincian lebih lanjut untuk menilai dampaknya terhadap fundamental kredit Indonesia ke depan.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]