Selasa, 08 September 2026, 12:11 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dari Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari. Ia menyoroti kejanggalan data terkait program tersebut dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Feri, berdasarkan data tersebut, menyebut terdapat ribuan titik koperasi merah putih yang tercatat berada di kawasan hutan. Jumlah yang disebutnya mencapai 16.734 titik. Selain itu, ia menyebut terdapat ratusan titik lain yang berada di kawasan laut.
Baca Juga: PR Prabowo Masih Soal Komunikasi, Pakar: Parah Sekali, Tak Seperti Zamannya Jokowi
“Koperasi Merah Putih kita itu, Bang, dari titiknya ada 16.734 titik di dalam hutan. Ratusan di dalam lautan,” ujar Feri, dikutip Selasa (8/9/2026).
Feri mengatakan data tersebut merupakan data resmi pemerintah yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi pelaksanaan program dari Koperasi Merah Putih.
“Data terbaru, ini resmi dari negara, data dari Stranas Pemberantasan Korupsi,” katanya.
Ia bahkan mengatakan lebih mempercayai data pemerintah mengenai lokasi koperasi tersebut dibandingkan perdebatan berbasis asumsi.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah disebut menargetkan pembentukan sekitar 80.000 Koperasi Merah Putih.
Feri mempertanyakan bagaimana program dengan target sebesar itu dapat berjalan apabila persoalan mengenai lokasi masih muncul dalam jumlah yang menurutnya sangat besar.
“Targetnya saja Rp80.000. Data website Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi yang mengatakan begitu, artinya 20 persen dari 80 ribu, which is impossible,” tegas Feri.
Feri kemudian mempertanyakan kondisi nyata dari titik-titik koperasi yang telah ditargetkan.
“Kalau titik-titik yang ditargetkan sudah terlihat eksis ya, faktanya pasti belum kan,” jelasnya.
Menurut Feri, persoalan tersebut seharusnya tidak semata-mata digunakan sebagai bahan serangan politik terhadap pemerintah. Data tersebut justru perlu dibaca sebagai bahan evaluasi agar program dapat diperbaiki.
“Ini kan sebenarnya koreksi yang disampaikan pemerintah,” imbuhnya.
Feri menegaskan kritik terhadap pelaksanaan koperasi merah putih tidak berarti dirinya menolak koperasi. Ia mengaku terlibat dalam koperasi pegawai dan memiliki rekan yang bergerak dalam isu koperasi.
“Pada dasarnya kami pendukung koperasi. Saya terlibat dalam koperasi pegawai, teman-teman saya bergerak dalam isu koperasi. Jadi tidak mungkin kami anti-koperasi,” katanya.
Namun, ia mempersoalkan desain program yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi konstitusional.
Baca Juga: Golkar: AHY Kirim Sinyal Siap Jadi Lawannya Prabowo Meski Satu Kapal
“Yang kami permasalahkan koperasi merah putih dibangun di luar semangat demokrasi ekonomi konstitusional yang digagas oleh ibu bapak bangsa kita,” tegas Feri.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar