Farabi El Fouz: Tingginya PHK di Jabar Perlu Disikapi dengan Langkah Nyata |Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Farabi El Fouz menilai tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jabar perlu disikapi dengan langkah nyata dan kolaboratif agar dampaknya terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat tidak semakin meluas.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jabar menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2026. Sebanyak 6.727 pekerja di Jabar kehilangan pekerjaan atau sekitar 20,77 persen dari total 32.389 pekerja yang terkena PHK secara nasional.
Menurut Farabi, data ini menjadi perhatian bersama mengingat Jabar merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia yang menyerap jutaan tenaga kerja. Karena itu, dibutuhkan langkah antisipatif agar gelombang PHK tidak terus berlanjut.
"Tingginya angka PHK ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan serikat pekerja perlu duduk bersama mencari solusi agar dunia usaha tetap bertahan sekaligus hak-hak pekerja tetap terlindungi," ujar Farabi kepada Republika, Senin (20/7/2026).
Farabi mendorong Pemerintah Provinsi Jabar perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan sektor-sektor industri yang mengalami tekanan. Dengan pemetaan tersebut, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, baik dalam mencegah PHK maupun membantu pekerja yang telah kehilangan pekerjaan.
Selain itu, Farabi mendorong penguatan program pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Menurut dia, peningkatan kompetensi menjadi salah satu upaya penting agar para pekerja yang terdampak PHK memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja atau membuka usaha secara mandiri.
"Jangan sampai para pekerja yang terkena PHK harus menganggur dalam waktu lama. Pemerintah harus mempercepat program pelatihan dan memperluas akses penempatan kerja agar mereka bisa segera mendapatkan kesempatan baru," katanya.
Farabi juga berharap investasi yang masuk ke Jabar memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurut dia, iklim investasi yang kondusif perlu terus dijaga agar dunia usaha dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Ia menegaskan DPRD Jabar akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan ketenagakerjaan agar program-program yang disiapkan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Harapannya, angka PHK dapat ditekan, dunia usaha tetap tumbuh, dan kesejahteraan pekerja di Jabar dapat terus terjaga melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan," ujar Farabi.