DPRD sebut pemotongan dana bagi hasil berpotensi persempit fiskal Sulteng

Rabu, 9 September 2026 22:53 WIB

Kota Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah di Sulteng.

‎"Jangan hak daerah yang berkurang, kemudian kekurangannya ditutup dengan utang. DBH adalah hak daerah, sedangkan pinjaman adalah kewajiban daerah termasuk jika kekurangan anggaran tersebut harus ditutup melalui skema pinjaman yang menambah beban APBD pada tahun-tahun berikutnya," kata ‎Anggota DPRD Sulteng Muhammad Safri di Kota Palu, Rabu.

Ia mengemukakan solusi terkait pembagian DBH perlu dikaji kembali sebab dana bagi hasil dan pinjaman merupakan dua instrumen yang berbeda.

Menurut dia, DBH merupakan bagian penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pinjaman merupakan kewajiban yang harus dikembalikan pemerintah daerah.

"Penggunaan pinjaman untuk mengatasi berkurangnya DBH dapat berdampak terhadap kemampuan daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik pada masa mendatang, jika pembangunan hari ini dibiayai dengan utang, kemudian APBD tahun-tahun berikutnya harus membayar cicilan dan biaya pembiayaannya, maka ruang fiskal daerah semakin sempit," sebutnya.

Safri menuturkan bahwa pinjaman tetap dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan, terutama untuk proyek strategis yang memiliki manfaat dan perhitungan kemampuan pengembalian yang jelas.

"Pinjaman tidak seharusnya diposisikan sebagai pengganti atas penerimaan daerah yang berkurang melalui DBH, kalau memang daerah membutuhkan pembiayaan untuk proyek strategis dan pinjaman menjadi pilihan, silakan dikaji. Tetapi jangan sampai pinjaman dijadikan jawaban atas berkurangnya hak daerah dari DBH," ucapnya.

Ia pun menyoroti kondisi Sulawesi Tengah sebagai daerah dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan sumber daya alam yang cukup besar.

‎Menurutnya, kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional perlu diikuti dengan kebijakan fiskal yang memberikan ruang memadai bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

‎Ia menyebutkan aktivitas industri dan pertambangan juga meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan lingkungan serta penanganan berbagai dampak sosial dan ekologis.

‎"Pemerintah pusat tidak boleh melihat Sulteng hanya sebagai sumber penerimaan. Daerah juga menanggung beban pembangunan dan dampak dari eksploitasi sumber daya alam," kata dia.

Safri meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pembagian DBH agar daerah penghasil sumber daya alam memiliki kapasitas fiskal yang memadai.

‎Ia berharap kebijakan transfer ke daerah dapat memberikan manfaat yang proporsional sehingga daerah tidak semakin bergantung pada pembiayaan melalui utang.

‎"Kalau kekayaan daerah terus memberikan manfaat bagi negara, maka masyarakat Sulteng juga harus mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional," ujarnya.