DPRD Minta Sayembara Begal Gubernur Jabar Tidak Kikis Eksistensi Aparat

Bagikan:

BANDUNG — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan, memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berhadiah untuk penangkapan pelaku kejahatan jalanan atau begal. Namun, pimpinan dewan tersebut mengingatkan agar kebijakan reaktif itu tidak mengikis eksistensi serta tugas pokok aparat penegak hukum.

Menurut Iwan, kebijakan tersebut merupakan sinyal kuat kepedulian pemerintah terhadap keresahan publik atas maraknya aksi pembegalan di sejumlah jalur rawan di Jawa Barat. Kendati demikian, politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa urusan penindakan dan penegakan hukum di lapangan merupakan ranah absolut kepolisian bersama aparat keamanan resmi.

Pihaknya menyentil agar mekanisme sayembara tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat seolah-olah kehadiran aparat penegak hukum mulai tergeser oleh partisipasi warga sipil.

"Kehadiran negara dan aparat keamanan di tengah masyarakat harus tetap menjadi benteng utama, tidak boleh tergantikan oleh skema aduan berhadiah," ujar Iwan di Bandung, Jumat (24/7/2026).

Iwan menilai, penanganan kejahatan jalanan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada warga yang tidak memiliki keahlian khusus maupun perlindungan hukum dalam menghadapi pelaku kriminal bersenjata. Tanpa petunjuk teknis yang ketat, keterlibatan aktif warga dikhawatirkan memicu tindakan main hakim sendiri yang berpotensi melanggar hukum.

Sebagai langkah solutif, DPRD Jabar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama jajaran kepolisian untuk mengoptimalkan penguatan eksistensi aparat di lapangan, melalui peningkatan intensitas patroli terbuka maupun tertutup pada titik-titik rawan kejahatan. Kehadiran fisik personel di jam-jam krusial dinilai lebih efektif memberikan rasa aman secara psikologis.

Selain penguatan pengamanan, pemerintah daerah juga didesak untuk menuntaskan pembenahan infrastruktur penunjang, seperti penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) terintegrasi. Fasilitas tersebut dinilai krusial untuk membantu kerja deteksi dini aparat penegak hukum.

BACA JUGA:

DPRD Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk mengawal serta mendukung alokasi anggaran daerah demi melengkapi sarana pengamanan wilayah dan operasional patroli di kabupaten/kota. Iwan berharap kebijakan sayembara tersebut diposisikan sebatas pemantik partisipasi informasi masyarakat, sementara penindakan hukum tetap diserahkan penuh kepada aparat berwenang.

"Semangat Pak Gubernur sangat baik untuk memantik kepedulian. Namun, penegakan hukum dan penindakan tetap menjadi tugas utama aparat agar keteraturan hukum dan keselamatan warga tetap terjaga," pungkasnya.