DPRD Maluku: Peningkatan status jalan Ambalau SBB tergantung anggaran - ANTARA News Ambon, Maluku

Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku menyatakan penanganan ruas jalan lingkar Ambalau, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku maupun rencana peningkatan statusnya menjadi jalan provinsi sangat tergantung pada anggaran keuangan pemerintah provinsi.

"Bila upaya pemerintah daerah berhasil mendapatkan pinjaman dana, baik dari PT SMI atau pun melalui Bank Pembangunan Daerah maka akan terbuka peluang untuk kembali menjalankan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang saat ini tertunda," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Kamis.

Penjelasan Richard disampaikan saat bersama anggota komisi lainnya Julius Rutasouw menerima puluhan mahasiswa Ambaluw yang melakukan aksi demonstrasi menuntut adanya peningkatan status jalan lingkar Amabaluw menjadi jalan provinsi.

Menurut dia, jika upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman dana ke BPD dan sebagainya berhasil, maka bisa terbuka peluang adanya solusi untuk mengondisikan pembangunan jalan tersebut.

Anggota komisi III DPRD Maluku Julius Rutasouw mengatakan, penundaan anggaran tidak hanya berdampak pada pembangunan jalan di Ambalau, tetapi juga berbagai program infrastruktur di kabupaten dan kota se-Maluku.

"Bukan hanya jalan Ambalau saja, tetapi hampir seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan prasarana lainnya, untuk sementara masih dipending," tandasnya.

Dia mengharapkan masalah anggaran dapat ditemukan solusi agar program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dapat kembali berjalan baik sesuai rencana.

Sementara koordinator mahasiswa perwakilan Buano Kamal Mewar mengatakan, tuntutan mereka bukan terkait skema pinjaman pemerintah daerah maupun persoalan pembiayaan pembangunan tetapi menyoroti keterlambatan pembangunan jalan lingkar Ambalau dan mengkritik fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Buru Selatan terhadap proses perubahan status jalan tersebut.

"Yang menjadi prioritas saat ini adalah memastikan jalan lingkar Ambalau beralih status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi agar memiliki kewenangan penanganan oleh pemprov," katanya.

Ia mengakui kondisi fiskal pemerintah saat ini memang menjadi tantangan sehingga pembangunan fisik belum bisa langsung dilakukan, namun proses administrasi perubahan status jalan seharusnya tetap dapat dipercepat.

Pewarta: Daniel Leonard
Uploader : Moh Ponting

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.