DPRD Kotim minta pemerintah kecamatan kawal pemasangan listrik di Pulau Hanaut

Kamis, 10 September 2026 17:21 WIB

Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, meminta pemerintah daerah melalui kecamatan ikut mengawal proses pemasangan jaringan listrik PLN menuju Kecamatan Pulau Hanaut agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

“Kemarin sempat terjadi sedikit miskomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana terkait pengiriman rol kabel untuk PLN,” kata Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy di Sampit, Kamis.

Ia menceritakan, sempat terjadi sedikit miskomunikasi antara masyarakat dengan pihak pelaksana terkait rencana pemindahan rol kabel yang menjadi bagian dari pembangunan jaringan listrik tersebut.

Pihak Unit Pelayanan Pelanggan (UPL) PLN berencana menggeser material kabel ke sekitar bagian pinggir tower. Namun, hal tersebut mendapat keberatan dari sebagian masyarakat karena khawatir aktivitas pengangkutan material menggunakan alat berat dapat berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan.

Eddy menilai persoalan tersebut perlu segera dimediasi agar tidak menjadi hambatan baru bagi proyek yang selama ini dinantikan masyarakat Pulau Hanaut. Karena itu, ia meminta camat setempat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, Ketua BPD dan pihak PLN.

“makanya kami minta koordinasi camat setempat agar camat bisa memfasilitasi, memusyawarahkan dengan pihak masyarakatnya, Ketua BPD, terus dengan pihak PLN-nya agar bisa dimusyawarahkan,” tuturnya.

Ia menegaskan, pembangunan jaringan listrik tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan bersama.

Eddy juga meluruskan informasi yang sempat berkembang bahwa material kabel tersebut merupakan milik perusahaan swasta.

“Sempat ada selentingan bahwa kabel itu punya perusahaan besar swasta, padahal bukan. Itu punya PLN,” ujarnya.

Eddy menyebut material pembangunan saat ini pada dasarnya telah tersedia di lapangan. Maka dari itu, persoalan yang perlu segera dituntaskan adalah izin dan kesepakatan teknis agar material tersebut dapat dipindahkan menuju tower dengan tetap memperhatikan kondisi jalan serta kepentingan masyarakat.

Baca juga: Insan perhubungan di Kotim galang dana bantu petugas penanganan karhutla

Ia berharap proses tersebut tidak berlangsung lama sehingga tahapan pemasangan jaringan listrik dapat segera dilanjutkan. Jika material sudah dapat digeser hingga ke tower dan izin lintas sungai telah diperoleh, pekerjaan selanjutnya diharapkan bisa berjalan.

“Kalau sudah itu bisa bergeser sampai ke towernya dan untuk izin lintas sungai ini melalui KSOP bisa sudah terbit, insyaallah bisa langsung dikerjakan,” sebutnya.

Sebelumnya, pembangunan jaringan listrik bertegangan 20 kilovolt (kV) menuju Pulau Hanaut juga menghadapi tahapan teknis dan administratif karena kabel akan melintasi alur Sungai Mentaya yang merupakan jalur lalu lintas kapal. Survei teknis telah dilakukan dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Distrik Navigasi Kelas IA Banjarmasin, dan KSOP Kelas III Sampit.

Dalam perkembangan terbaru, Eddy meminta pemerintah daerah tidak hanya membantu penyelesaian persoalan di tingkat masyarakat, tetapi juga mengawal proses rekomendasi dari instansi terkait untuk pembentangan kabel melintasi sungai.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Pemkab Kotim mengawal koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar rekomendasi pembentangan jaringan listrik dapat segera diterbitkan.

Jaringan tersebut direncanakan membentang dari Begendang Hilir menuju Pulau Lepeh, kemudian dilanjutkan dari Pulau Lepeh menuju Desa Hanaut.

“Kami meminta pemerintah daerah melalui kecamatan untuk mengawal proyek ini, untuk menyelesaikan supaya bisa diberikan izin untuk bergeser alat beratnya. Karena material sudah di lapangan semua,” ucap Eddy.

Eddy berharap seluruh tahapan yang tersisa dapat diselesaikan pada 2026. Menurutnya, percepatan proyek ini penting karena masyarakat Pulau Hanaut telah lama menantikan akses listrik yang lebih memadai.

Ia optimistis apabila koordinasi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, PLN dan instansi terkait berjalan baik, kendala yang tersisa dapat segera diatasi sehingga pembangunan jaringan listrik menuju Pulau Hanaut bisa dituntaskan.

“Kami berharap tahun 2026 ini selesai karena persoalannya tinggal itu saja,” demikian Eddy.

Baca juga: DPRD Kotim dorong solusi jangka panjang atasi krisis air bersih wilayah selatan

Baca juga: DPRD Kotim dorong PBS bantu hidupkan kembali TPS3R di kecamatan

Baca juga: Pemkab Kotim permudah pembuatan PBG dukung Program 3 Juta Rumah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.