Jangan sampai kita mengukur keberhasilan pasar hanya dari bangunannya yang bagus. Yang harus dilihat adalah apakah kiosnya terisi, pedagangnya aktif, pengunjungnya meningkat dan omzetnya naik.
Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Pemerintah Provinsi mengevaluasi pola revitalisasi pasar tradisional menyusul munculnya kios kosong dan menurunnya aktivitas perdagangan di sejumlah daerah.
“Jangan sampai kita mengukur keberhasilan pasar hanya dari bangunannya yang bagus. Yang harus dilihat adalah apakah kiosnya terisi, pedagangnya aktif, pengunjungnya meningkat dan omzetnya naik,” kata Deni, di Surabaya Senin.
Deni mengatakan keberhasilan revitalisasi pasar tidak cukup diukur dari kondisi bangunan yang semakin baik, tetapi harus dilihat dari keterisian kios, keberlangsungan pedagang, peningkatan jumlah pengunjung, hingga pertumbuhan omzet.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu mendorong Pemprov Jatim melakukan pemetaan menyeluruh terhadap pasar tradisional di 38 kabupaten/kota untuk mengetahui penyebab kios kosong sekaligus menentukan intervensi yang tepat.
Ia menyebut sedikitnya tujuh pasar di sejumlah daerah menghadapi indikasi persoalan tersebut, yakni Pasar Wage, Pasar Mulyosari dan Pasar Domasan di Tulungagung; Pasar Pahing dan Pasar Ngadiluwih di Kediri; Pasar Wonoayu di Sidoarjo; serta Pasar Purwoharjo di Banyuwangi.
Menurut Deni, persoalan tersebut merupakan masalah ekonomi rakyat karena kios yang kosong menunjukkan adanya aktivitas perdagangan dan pendapatan pedagang yang hilang.
Ia juga menilai pasar tradisional kini menghadapi persaingan dari marketplace, perdagangan melalui media sosial, layanan pesan-antar, hingga transaksi melalui siaran langsung.
Karena itu, revitalisasi pasar tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup tata kelola, zonasi, akses permodalan, kebersihan, parkir, promosi, serta kemampuan pedagang beradaptasi dengan teknologi.
“Pasar membutuhkan ekosistem. Ada pedagang, pembeli, akses, parkir, fasilitas, zonasi, modal, promosi dan sekarang juga digitalisasi,” ujarnya.
Deni meminta Pemprov Jatim membangun basis data pasar yang mencakup tingkat keterisian kios, pedagang aktif, kunjungan, omzet, serta kondisi sarana dan prasarana agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.