Bandung (ANTARA) - Sekretariat DPRD Jawa Barat menyiapkan terobosan aksesibilitas politik baru melalui program "Sapa Disabilitas" guna menjemput langsung aspirasi 12 ribu penyandang disabilitas di seluruh pelosok Jawa Barat mulai Tahun Anggaran 2027.
Sekretaris DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana di Bandung, Senin, mengatakan program blusukan khusus kelompok rentan tersebut dirancang untuk mengatasi minimnya saluran pengaduan dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan publik di lingkungan legislatif Jawa Barat.
Melalui skema baru ini, jajaran Sekretariat dan anggota DPRD Jawa Barat bakal turun langsung mengunjungi kantong-kantong komunitas disabilitas agar kelompok tersebut mendapat kemudahan dalam menyampaikan keluhan, masukan, maupun aspirasi politik secara bertatap muka.
"Rencananya di 2027, kita akan meluncurkan program Sapa Disabilitas agar memudahkan kelompok disabilitas menyampaikan aspirasi, keluhan hingga masukan ke DPRD Jawa Barat," kata Dodi.
Selain keberpihakan pada kelompok difabel, Sekretariat DPRD Jabar secara bersamaan mengunci penguatan isu perempuan dan anak ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026/2027 yang berdampak langsung pada lonjakan alokasi anggaran daerah.
Dodi membeberkan bahwa dukungan dana yang jauh lebih besar tersebut akan dialokasikan secara riil melalui aksi intervensi langsung anggota dewan ke posyandu-posyandu di daerah, penguatan program PKK, hingga percepatan penanganan tengkes (stunting).
"Kita akan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung isu perempuan ini. Nanti dalam pelaksanaannya DPRD Jawa Barat akan datang langsung ke posyandu-posyandu, mendukung program PKK hingga membantu penanganan stunting di daerah," ujar Dodi menambahkan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.