DPR dalami transformasi digital-pembenahan RRI saat uji calon Dewas

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendalami berbagai isu mulai saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap sejumlah calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

"Berbagai isu yang menjadi perhatian mulai dari upaya transformasi digital, kecerdasan buatan, penguatan inovasi, hingga pembenahan lembaga," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

ia menilai persoalan fundamental RRI ini saat ini adalah audiens yang terus menurun dan pendengarnya itu semakin menua. Sementara generasi muda saat ini lebih memilih media sosial, YouTube, TikTok dan platform digital lainnya.

"Tidak hanya sekadar memindahkan konten radio ke platform digital, itu sudah dikatakan digitalisasi gitu. Tetapi benar-benar bisa menjadi media publik yang relevan, dipercaya dan kembali kita pernah di era yang lama," kata Evita.

Menurut dia RRI memiliki mandat pelayanan publik yang harus menjamin independensi, netralitas, pemerataan informasi sampai ke daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Namun, RRI menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan tuntutan untuk meningkatkan efisiensi serta mencari sumber pendanaan baru.

Para calon Dewas itu diminta mencari cara membangun sistem pengawasan yang mampu menjaga independensi dan kualitas editorial, meningkatkan kinerja dari direksi-direksi, sekaligus mendorong optimalisasi aset.

"Juga teknologi dan sumber pendanaan baru tanpa harus mengorbankan value daripada value publik daripada RRI itu sendiri," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati meminta agar para calon Dewas, khususnya yang pernah berkarir di RRI untuk mencari kelemahan-kelemahan mendasar di tubuh RRI yang selama ini sulit dibenahi.

"Calon dewan pengawas ini harus bisa mengawasi tapi dengan cara yang tentunya bisa didiskusikan dan dikomunikasikan dengan baik," kata Saraswati.

Selain itu, menurut dia, para calon Dewas juga perlu mencari indikator keberhasilan RRI yang berbeda dengan media swasta. Pasalnya, dia menilai bahwa RRI dibiayai oleh publik tetapi harus bersaing dengan media komersial, platform digital, podcast, dan media sosial.

Berikut 15 nama-nama calon Dewas LPP RRI beserta profesi asalnya yang akan ikut uji kelayakan:

1. Muhamad Sujai (Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI)

2. Soleman Yusuf (Kepala Stasiun LPP RRI Bandung)

3. Yonas Markus Tuhuleruw (Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI)

4. Atik Hindari (Kepala Stasiun LPP RRI Semarang)

5. Azimah (Pendiri dan Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi)

6. Bara Ilyasa (Direktur Operasional PT Sinar Harapan Baru Indonesia-Berita Nasional TV)

7. Heru Hendratmoko (Media Bussiness Coach)

8. Machroni Kusuma (Pemimpin Redaksi PT Rumah Konten Digital)

9. Margaretta Fajar Kurnia Putri (Tenaga Ahli Bidang Rumah Konten Digital Marketing Communication sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pengembangan Bisnis Multiplatform LPP RRI)

10. Pamungkas Trishadiatmoko (Direktur Havelaar Consulting)

11. Syukron Jamal (Dosen Universitas Islam Depok dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

12. Widiarsi Agustina (Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Tahun 2020-2024)

13. I Made Sunarsa (Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Masa Jabatan Tahun 2022-2025)

14. Irawati Tjipto Priyanti Direktur Penyidikan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital

15. Mohamad Reza Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Masa Jabatan Tahun 2022-2025.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.