Deputi Dalduk: Penguatan pembangunan kependudukan perlu data akurat

Digitalisasi data menjadi hal yang perlu didorong agar informasi kependudukan dapat dikelola secara lebih sistematis

Manado (ANTARA) - Deputi Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menyebutkan penguatan pembangunan kependudukan perlu data akurat, terpadu, dan mudah diakses hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Ketersediaan data yang lengkap dan relevan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi wilayah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat," kata Deputi Bonivasius saat mengunjungi Kampung Keluarga Berkualitas Kawangunan, Kelurahan Pangolombian, Kota Tomohon, Jumat.

Data akurat, terpadu dan mudah diakses tersebut juga menjadi dalam menyusun perencanaan program pembangunan kependudukan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Deputi Bonivasius juga mendorong digitalisasi dalam pengelolaan data kependudukan yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas.

Baca juga: Jateng dukung NIK jadi identitas tunggal layanan publik

"Digitalisasi data menjadi hal yang perlu didorong agar informasi kependudukan dapat dikelola secara lebih sistematis, diperbarui secara berkala, dan dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan," katanya.

Digitalisasi data tersebut menurut Deputi Bonivasius sejalan dengan penguatan peran Kampung Keluarga Berkualitas sebagai lokus integrasi program pembangunan keluarga dan kependudukan serta implementasi peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK).

"Melalui pengelolaan data yang semakin baik dan kolaborasi lintas sektor, Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan potensi bonus demografi bagi kesejahteraan masyarakat," katanya menambahkan.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi meninjau data kependudukan yang memuat berbagai indikator utama pembangunan di tingkat kelurahan.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga-Dukcapil perkuat ketepatan penyaluran subsidi

Data tersebut dihimpun dari beragam sumber, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, serta instansi terkait lainnya.

"Ketersediaan data yang lengkap dan relevan menjadi dasar penting untuk memahami kondisi wilayah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menyusun perencanaan program pembangunan kependudukan yang sesuai dengan karakteristik daerah," ujarnya.

Deputi dalam kunjungan tersebut didampingi Asisten I Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Plt. Kepala Dinas Dukcapil dan KB Denny Mangala, Koordinator Staf Khusus Gubernur Ferdinand EM Mewengkang, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Jeanny Yola Winokan serta undangan lainnya.

Baca juga: Mendagri: Data dukcapil pastikan bansos di Biak Numfor tepat sasaran

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.