Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak perusahaan yang berlomba-lomba membangun data center, namun pertumbuhan masif industri ini mendapat penolakan masyarakat di berbagai wilayah.
Banyak warga menolak keberadaan data center karena khawatir kenaikan harga utilitas, ancaman limbah berbahaya, hingga terganggu suara bising. Protes yang kian masif itu juga tidak bisa lagi diabaikan. Mengingat jumlah data center yang ditentang pun tak sedikit.
Laporan dari Reuters yang mengutip perusahan riset Data Center Watch mencatat 75 proyek di Amerika Serikat (AS).
Jumlah itu mewakili investasi US$130 miliar (Rp 2.341 triliun). Protes dilayangkan hanya dalam waktu tiga bulan pertama 2026, dikutip dari Futurism, Jumat (16/10/2026).
Jelas ini berisiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Mulai dari bank besar hingga perusahaan ekuitas swasta, yang kemungkinan akan meningkatkan perhatian investasi mereka pada risiko sosial yang mungkin muncul.
Ini juga diungkapkan Kepala infrastruktur global dan keuangan berkelanjutan Bank of America, Karen Fang. Dia memastikan pihaknya akan memperhatikan seluruh kesiapan pembangunan, termasuk dukungan dari komunitas masyarakat yang tidak di sekitar lokasi pembangunan.
"Khususnya akan melihat dua hal, pertama kesiapan proyek...aspek kedua yang saya lihat adalah kualitas kredit dari proyek tersebut. Kesiapan artinya seluruh perizinan dan persetujuan yang diperlukan lengkap, dan dukungan dari komunitas warga yang akan tinggal di sekitar lokasi," kata Fang, dikutip dari Reuters.
Meski begitu, kemungkinan fenomena banyak protes ini tak akan cukup memperlambat industri. Hal serupa pernah dikatakan seorang pejabat senior di perusahan pemberi pinjaman asing.
Investor dinilai mulai menyesuaikan diri dengan protes tersebut. Mereka sudah bisa menghitung risiko pembatalan, saat di sisi lain juga terdapat peningkatan permintaan daya komputasi AI.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]