REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Upaya terbaru Kongres Amerika Serikat (AS) untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang Iran kembali kandas. Senat AS pada Kamis (24/9/2026) menolak resolusi kewenangan perang dengan perolehan suara sangat tipis, 50 berbanding 49, kurang dari enam pekan menjelang pemilu paruh waktu 3 November.
Pemungutan suara tersebut memperlihatkan konfigurasi politik yang tidak sepenuhnya mengikuti garis partai. Empat senator Republik, Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Rand Paul dari Kentucky, dan Thom Tillis dari North Carolina, bergabung dengan kubu Demokrat untuk mendukung resolusi. Sebaliknya, Senator John Fetterman dari Pennsylvania menjadi satu-satunya anggota Demokrat yang memilih bersama mayoritas Republik untuk menolak resolusi tersebut.
Senator Demokrat Angela Alsobrooks dari Maryland menjadi satu-satunya anggota Senat yang tidak memberikan suara. Dengan demikian, hasil akhirnya tercatat 50 senator menolak resolusi, 49 mendukung, dan satu tidak memberikan suara.
Konfigurasi itu membuat posisi Fetterman menonjol. Namun, suaranya lebih tepat dipandang sebagai bagian yang menentukan komposisi akhir 50-49, bukan secara formal sebagai "tie-breaking vote". Seandainya Alsobrooks hadir dan memberikan suara mendukung sebagaimana posisi Demokrat lainnya, hasilnya berpotensi menjadi 50-50 dan membuka peran Wakil Presiden JD Vance sebagai pemecah kebuntuan.
Resolusi tersebut berupaya memerintahkan presiden menghentikan keterlibatan Angkatan Bersenjata AS dalam permusuhan terhadap Iran kecuali Kongres secara eksplisit mengesahkan deklarasi perang atau memberikan otorisasi khusus penggunaan kekuatan militer. DPR AS sebelumnya telah mengadopsi resolusi itu dengan suara 214 berbanding 208 pada Juli.
Perdebatan mengenai resolusi tersebut tidak hanya menyangkut perang Iran, tetapi juga menyentuh pertanyaan lama mengenai pembagian kewenangan perang antara presiden dan Kongres. War Powers Resolution 1973 mengatur mekanisme bagi Kongres untuk meminta penghentian keterlibatan pasukan AS, meski pemerintahan dari kedua partai selama puluhan tahun memperdebatkan konstitusionalitas sebagian mekanisme tersebut.
Empat Senator Republik Menyeberang
Di tengah solidnya mayoritas Republik, keputusan empat senator untuk mendukung resolusi menjadi salah satu bagian paling penting dalam pemungutan suara tersebut. Thom Tillis bahkan baru kali ini bergabung dengan Collins, Murkowski, dan Paul dalam upaya terbaru membatasi kewenangan Trump terkait Iran.
Tillis menjelaskan dukungannya dengan merujuk pada batas waktu yang diatur dalam War Powers Resolution. Menurut CBS News, Tillis mengatakan lebih dari 60 hari telah berlalu sejak pemerintahan Trump memberi tahu Kongres pada Juli bahwa aksi militer terhadap Iran kembali dimulai.
Undang-undang kewenangan perang tersebut mengharuskan presiden memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah dimulainya keterlibatan militer. Keterlibatan yang tidak memperoleh otorisasi Kongres dibatasi hingga 60 hari, dengan tambahan masa 30 hari dalam keadaan tertentu untuk memungkinkan penarikan pasukan secara aman.
National Review melihat pemungutan suara Kamis sebagai kesempatan terakhir sebelum pemilu paruh waktu bagi senator Republik untuk menunjukkan perbedaan substantif dengan Trump mengenai perang Iran. Meski kritik terhadap perang meningkat, mayoritas senator Republik, termasuk sejumlah anggota yang menghadapi kontestasi politik, tetap memilih menolak resolusi.
Susan Collins menjadi salah satu pengecualian yang menonjol. National Review mencatat Collins sebagai senator Republik dalam pertarungan pemilihan kembali yang kompetitif yang memilih mendukung resolusi tersebut.
Perang Masuk Arena Pemilu
Pemungutan suara berlangsung ketika perang Iran telah melewati enam bulan dan harga bensin serta diesel menjadi perhatian politik domestik. CBS News mencatat sejumlah kandidat Republik dalam persaingan penting di Michigan dan Iowa dalam beberapa hari terakhir telah menyerukan agar perang segera diakhiri.