Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Jawa Barat Rudy Susmanto menegaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2026 difokuskan untuk menuntaskan sejumlah program prioritas hingga akhir tahun 2026.
"Yang wajib kita tuntaskan, kita tuntaskan. Yang sudah berjalan dan terlaksana kita evaluasi. Jangan sampai ada program yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Rudy di Cibinong, Senin.
Ia menyampaikan hal itu saat finalisasi penyelarasan materi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Bupati Bogor.
Menurut Rudy, perubahan APBD tidak hanya berupa penyesuaian anggaran, tetapi juga menjadi upaya pemerintah daerah memastikan anggaran digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program yang menjadi kewajiban pemerintah daerah pada sisa tahun anggaran 2026.
Sementara terhadap program yang telah berjalan, Rudy meminta perangkat daerah melakukan evaluasi agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.
"2026 akan segera berakhir. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus fokus, bergerak cepat, dan memastikan setiap rencana dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,136 triliun dan belanja daerah Rp12,158 triliun.
Pembiayaan daerah dalam postur tersebut diproyeksikan sebesar Rp150,407 miliar. Setelah memperhitungkan pembiayaan neto, Perubahan KUA-PPAS 2026 masih mencatat defisit sebesar Rp872,278 miliar.
Dalam pembahasan sebelumnya, Pemkab Bogor menetapkan sejumlah prioritas dalam Perubahan APBD 2026, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan.
Perubahan APBD 2026 juga digunakan untuk menyelesaikan tunda bayar sejumlah pekerjaan fisik maupun nonfisik tahun anggaran 2025. Pemkab Bogor sebelumnya menyebut sebagian kewajiban tersebut muncul antara lain akibat keterlambatan atau kurang salur dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Pemkab Bogor masih mengalokasikan sekitar Rp100 miliar dalam postur Perubahan APBD 2026 untuk pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Rudy juga meminta penggunaan anggaran pembangunan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, melainkan dapat dirasakan masyarakat di seluruh 40 kecamatan.
"Pembangunan harus hadir merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kita jaga keuangan daerah tetap sehat, pengelolaannya tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Rudy.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.