Kabupaten Kepahiang (ANTARA) - Bupati Kepahiang Zurdi Nata menyatakan siap mundur dari jabatannya jika terbukti melakukan intervensi atau nepotisme dalam pengusulan program pemerintah pusat yang masuk ke daerah tersebut.

"Kalau ada nepotisme atau intervensi saya dalam usulan program ke pusat itu seperti BSPS, IJD irigasi, IJD jalan, saya mundur sekarang juga dari Bupati," kata Zurdi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang di Kepahiang, Bengkulu, Selasa.

Zurdi mengatakan terdapat sejumlah program pemerintah pusat yang masuk ke Kabupaten Kepahiang, antara lain revitalisasi sekolah, pembangunan irigasi, optimalisasi lahan, dan pembangunan jalan.

Sejumlah program pemerintah pusat pada 2026 dialokasikan untuk Kabupaten Kepahiang, antara lain revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, optimalisasi lahan pertanian, serta pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Khusus sektor pendidikan, Kabupaten Kepahiang pada 2026 memperoleh program revitalisasi untuk sejumlah satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Sementara di sektor infrastruktur dan pertanian, dukungan pusat antara lain mencakup penanganan jalan daerah, irigasi, dan optimalisasi lahan pertanian.

Zurdi meminta anggota DPRD Kabupaten Kepahiang turut mengawasi pelaksanaan berbagai program tersebut meskipun anggarannya bersumber dari pemerintah pusat.

Terkait sorotan anggota DPRD mengenai pemerataan pembangunan, Zurdi menegaskan penentuan lokasi program pemerintah pusat tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Menurut dia, Pemkab Kepahiang mengusulkan sejumlah program dan lokasi, sedangkan keputusan mengenai usulan yang disetujui berada di pemerintah pusat.

"Tapi tadi interupsi dari dewan ini seolah-olah kami pilih kasih titiknya. Ini kan kebijakan pusat yang menentukan, kita kan mengusulkan. Tidak ada nepotisme di sini, kalau ada silakan lapor," ujarnya.

Pewarta: Anggi Mayasari
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.