Bulog Mau Jual 2 Juta Ton Beras SPHP Premium, Ini yang Akan Terjadi
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Perum Bulog menjual Beras Kita dalam varian premium dan medium untuk membantu menstabilkan harga beras di tingkat konsumen menuai kritik. Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai kebijakan menghadirkan beras SPHP premium berpotensi tidak tepat sasaran karena menyasar segmen konsumen yang memiliki daya beli lebih tinggi.
Eliza menjelaskan, sejak awal program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan beras dengan harga terjangkau. Karena itu, intervensi pemerintah di segmen beras premium dinilai kurang relevan.
"Secara prinsip, beras SPHP dirancang untuk menjaga daya beli kelompok menengah bawah dan miskin dengan menyediakan beras yang terjangkau, sehingga harga di pasar tidak melonjak terlalu tinggi dan menggerus pendapatan rumah tangga rentan," kata Eliza kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, konsumen beras premium umumnya berasal dari kelompok menengah atas yang memiliki kemampuan membeli lebih baik dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.
"Beras premium itu segmen pasar yang lebih elastis, dikonsumsi oleh kelas menengah atas yang memiliki daya beli lebih tinggi dan bisa beralih ke kualitas lain jika harga naik. Ngasih subsidi atau intervensi harga di segmen premium itu kurang tepat sasaran secara distributif. Kelompok menengah atas kan mampu membeli beras premium, mereka memiliki daya beli cukup tinggi," ujarnya.
Eliza mengingatkan, apabila beras SPHP premium dijual dengan harga terlalu murah, manfaat kebijakan justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama program SPHP.
"Tujuan utama SPHP itu melindungi daya beli kelompok yang paling rentan. Jika varian premium SPHP dijual dengan harga yang terlalu rendah, manfaatnya justru lebih banyak dinikmati oleh konsumen yang secara ekonomi lebih mampu. Ini jadinya regressive. Selain itu, ada risiko persepsi bahwa pemerintah 'mensubsidi' kualitas lebih baik yang seharusnya menjadi domain pasar," tutur dia.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah memfokuskan anggaran untuk memperkuat penyaluran beras SPHP medium yang dinilai lebih tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah bawah.
"Kapasitas pemerintah terbatas terutama dari sisi anggaran, sebaiknya diprioritaskan untuk memperkuat beras medium SPHP aja yang lebih langsung menyentuh kelompok bawah dan menengah bawah, serta program pendukung seperti subsidi input pertanian atau bantuan langsung yang lebih targeted," terang Eliza.
Sebelumnya, Bulog berencana meluncurkan produk baru bernama Beras Kita yang akan dipasarkan dalam varian premium dan medium. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana itu sudah dilaporkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman.
"Jadi tadi pagi kami juga sudah lapor ke Pak Mentan (Amran) rencana produk baru dari Bulog, yaitu Beras Kita Premium dan Beras Kita Medium," kata Rizal saat ditemui di kantor Kementan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Bulog menargetkan produksi Beras Kita mencapai sekitar 2 juta ton. Volume itu diharapkan bisa direalisasikan tahun ini hingga paling lambat pertengahan tahun depan, setelah mendapat restu dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Saat ditanya apakah nama SPHP resmi akan diganti menjadi Beras Kita, Rizal mengatakan identitas SPHP tetap ada, namun hanya ditampilkan dalam ukuran kecil di kemasan. Sementara nama merek utama yang akan ditonjolkan adalah Beras Kita.
Soal harga jual, Rizal mengatakan Bulog masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah. Konsep harga akan dibahas terlebih dahulu di Kemenko Pangan sebelum diputuskan lewat Rakortas.
"Untuk harga nanti kita sesuaikan. Nanti konsep ini akan dirapatkan dulu di Kemenko Pangan, nanti nunggu persetujuan dari hasil Rakortas, namun pada prinsipnya dari Pak Mentan sudah disetujui 2 juta ton," sebut dia.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]