BSPS Jateng Naik 361 Persen, Pemerintah Genjot Perbaikan Rumah Tak Layak Huni
AKURAT.CO Pemerintah memperbesar intervensi terhadap persoalan rumah tidak layak huni di Jawa Tengah pada 2026. Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), alokasi bantuan di provinsi tersebut melonjak menjadi 34.712 unit, jauh lebih tinggi dibandingkan 7.532 unit pada tahun sebelumnya.
Peningkatan alokasi itu menjadi salah satu fokus kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait ke Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung rumah-rumah penerima bantuan sekaligus memastikan program diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Giliran Brebes Dapat Tambahan Kuota BSPS 763 Unit
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Suwiyah (80). Berdasarkan hasil verifikasi, rumah yang dihuni tiga orang itu belum memiliki pondasi, sloof, kolom maupun ring balok.
Lantai rumah masih berupa tanah, dinding menggunakan GRC, sementara pencahayaan dan sirkulasi udara dinilai belum memenuhi standar rumah layak huni.
"Saya sudah melihat langsung kondisi rumah Ibu Suwiyah bersama Pak Bupati dan Kepala Balai Jawa Tengah. Memang benar rumah ini tidak layak huni. Tidak ada pondasi, sehingga memang sudah seharusnya mendapat bantuan. Ini tepat sasaran," kata Maruarar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut Ara, kondisi tersebut menunjukkan masih ada masyarakat yang selama puluhan tahun belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah.
"Bayangkan, selama 80 tahun Ibu Suwiyah belum pernah mendapatkan bantuan negara untuk memperbaiki rumahnya. Semoga Program Bedah Rumah dari Presiden Prabowo benar-benar bermanfaat bagi Ibu dan keluarga," ujarnya.
Melalui BSPS, Suwiyah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta ditambah dukungan swadaya Rp2,5 juta.
Perbaikan difokuskan pada pembangunan struktur rumah, lantai, dinding, hingga peningkatan ventilasi agar memenuhi standar rumah layak huni. Pengerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 17 Agustus hingga 7 Oktober 2026.
Selain Suwiyah, Menteri PKP juga mengunjungi rumah Tresno, seorang buruh dengan penghasilan tidak tetap. Rumah tersebut diketahui belum pernah mendapatkan bantuan selama 35 tahun.
"Inilah namanya negara hadir. Bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Ara.
Secara keseluruhan, alokasi BSPS di Jawa Tengah tahun ini terdiri atas 27.288 unit di kawasan perdesaan, 2.768 unit di wilayah pesisir, serta 2.998 unit di kawasan perkotaan. Sementara Kabupaten Batang memperoleh jatah 825 unit yang tersebar di 14 kecamatan dan 48 desa.
Menteri Ara meminta pemerintah daerah mengawal pelaksanaan program agar seluruh alokasi bantuan dapat terserap sesuai target.
Baca Juga: Ada 746 Ribu RTHL, Pemerintah Genjot BSPS di Bogor
"Saya minta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan seluruh alokasi BSPS terserap dengan baik. Kerahkan kepala dinas untuk turun mengecek langsung ke lapangan. Begitu juga Pak Bupati Batang agar terus mengawal pelaksanaannya," katanya.
Ia juga menegaskan pelaksanaan BSPS tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
"Tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Kalau ada siapa pun yang meminta uang dengan alasan apa pun, foto, rekam videonya, lalu laporkan. Viralkan jika perlu. Kita harus menjaga uang negara, tidak boleh ada korupsi," tegasnya.
Pemerintah berharap peningkatan jumlah bantuan BSPS pada 2026 dapat mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus mendukung target Program Tiga Juta Rumah.