BPKP: Lingkungan pengendalian fondasi utama penyelenggaraan SPIP

...manajemen risiko menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari korupsi

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo menyatakan lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko.

“Penegakan integritas dan nilai-nilai etika, disertai kepemimpinan yang kondusif, menjadi prasyarat agar pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau formalitas,” katanya saat menjadi keynote speaker pada Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Dalam paparannya, Aryanto menyampaikan sejumlah lessons learned yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama adalah setiap program pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang matang, disertai pengelolaan risiko yang memadai, serta pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti (evidence-based decision making).

Selanjutnya yaitu capaian kinerja tidak cukup dinilai dari laporan angka semata, tetapi perlu diverifikasi dengan kondisi nyata di lapangan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Lebih lanjut, Aryanto menekankan pentingnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan program pembangunan sebagai sarana mengendalikan progres pelaksanaan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan memberikan ruang yang luas bagi auditor internal untuk terlibat sejak tahap perencanaan, memanfaatkan hasil pengawasan sebagai masukan strategis, serta menindaklanjuti setiap temuan audit sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

“Penguatan integritas, pengendalian intern, dan manajemen risiko menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari korupsi,” ungkap Aryanto.

Baca juga: BPKP: Pemanfaatan teknologi harus diimbangi profesionalisme auditor

Baca juga: BPKP: Transformasi digital harus mampu tingkatkan kualitas pengawasan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.