BPDLH perkuat aksi iklim lewat penyaluran dana RBP REDD+ GCF Output 2

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memperkuat aksi iklim melalui penyaluran dana dari lembaga donor Green Climate Fund (GCF) dengan skema Results-Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) serta dukungan Pemerintah Norwegia melalui skema Results-Based Contribution (RBC) Output 2.

“Kami berharap pendanaan ini yang disalurkan melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi, memperkuat pengelolaan hutan lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto di Jakarta, Rabu.

Joko melanjutkan, Indonesia mengukir sejarah sebagai negara pertama di Asia-Pasifik yang berhasil meraih pendanaan RBP dari GCF sebesar 103,78 juta dolar AS atas capaian pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton COze (COz equivalent).

Proyek RBP REDD+ GCF, lanjut dia, terdiri dari tiga output utama. Output 1 serta 3 telah berjalan sejak tahun 2021, dan berakhir pada tahun 2025.

Sementara itu, Output 2 masih dilaksanakan hingga tahun 2030 untuk penerima manfaat di tingkat nasional dan subnasional, dengan pengampu utama di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Sejak diimplementasikan pada Agustus 2023 hingga Juli 2026, menurut dia, BPDLH telah menyalurkan dana Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 lebih dari Rp500 miliar (37 persen dari total alokasi) dengan membangun ekosistem kerja lintas sektor yang menghubungkan pemerintah pusat hingga daerah di 38 provinsi.

“Dampak nyata dan capaian proyek GCF Output 2 dalam 3 tahun terakhir di antaranya untuk mendukung lebih dari 2 juta hektare perluasan Perhutanan Sosial, fasilitasi lebih dari 40 usulan penetapan hutan adat, pendampingan usaha dan alat ekonomi kreatif kelompok perhutanan sosial,” kata Joko.

Selain itu, mendukung penguatan Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim, serta mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.

“Proyek ini telah menjangkau lebih kurang 1.266 desa dan 225 kabupaten,” ujar dia.

Sebelumnya, 24 provinsi telah mengakses pendanaan. Provinsi Lampung adalah provinsi pertama yang berhasil menyelesaikan implementasi program.

Pada tahun 2026, sebanyak 10 proposal dari 10 provinsi telah dinilai dan sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan program, sebelum akhirnya dilakukan seremonial penandatanganan kerja sama penyaluran dana RBP untuk 10 provinsi.

“Saat ini, 34 provinsi telah mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF Output 2, dengan total komitmen Rp761 miliar. Jumlah tersebut mencakup 94,8 persen dari total alokasi untuk provinsi,” kata Joko.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.