asiawebawards.com
  • 2026-08-15 14:28:00 +0000 UTC

    Aug 15, 2026

    BP3OKP Papua Tengah: HUT RI momentum perbaiki tata kelola otsus - ANTARA News Papua Tengah

    Nabire (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) meminta pemerintah agar peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola otonomi khusus (Otsus) agar manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh orang asli Papua (OAP)

    Anggota BP3OKP Provinsi Papua Tengah Petrus Waine di Nabire, Sabtu, mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan OAP melalui penguatan tata kelola otsus.

    "Di Papua, kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang adil, pelayanan publik yang semakin baik, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penghormatan terhadap adat dan budaya masyarakat Papua," katanya.

    Ia mengatakan Otsus Papua merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut sehingga dukungan anggaran dari pemerintah perlu diikuti dengan pengelolaan yang efektif dan akuntabel.

    Menurut dia, tantangan pembangunan Papua tidak hanya terletak pada besarnya alokasi dana Otsus, tetapi juga bagaimana kewenangan dan anggaran yang telah diberikan dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, terukur dan berorientasi pada hasil.

    Ia menilai semangat kemerdekaan juga harus tercermin dalam upaya memperbaiki tata kelola Otsus Papua mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan program.

    "Setiap program dan kegiatan yang menggunakan dana Otsus harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran percepatan pembangunan dan memberikan dampak langsung bagi orang asli Papua," ujarnya.

    Ia menjelaskan komitmen perbaikan tata kelola tersebut telah dituangkan dalam 18 komitmen bersama yang disepakati pada rapat koordinasi perbaikan tata kelola Otsus Papua di Jayapura pada 16 Juli 2026.

    Komitmen tersebut mencakup perbaikan perencanaan, penganggaran, pengawasan, transparansi, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pemutakhiran data penerima manfaat hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.

    Menurutnya, berbagai komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk membangun sistem pencegahan sehingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana Otsus dapat diminimalkan sejak awal.

    Ia mengatakan, semangat kemerdekaan di Tanah Papua harus diterjemahkan menjadi upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan, penguatan data, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat serta pelestarian budaya Papua.

    "Kita ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang hadir di Tanah Papua benar-benar sampai kepada masyarakat dan menghasilkan manfaat. Targetnya bukan sekadar adanya program, tetapi adanya perubahan yang dirasakan masyarakat, khususnya orang asli Papua," kata Petrus.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor : Evarianus Supar

    COPYRIGHT © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

    2026-08-15 14:28:00 +0000 UTC