BNPB meminta kepala daerah di NTB buat kajian risiko bencana

Mataram (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kepala daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membuat kajian risiko bencana untuk mengurangi korban jiwa bila sewaktu-waktu terjadi bencana.

"Karena untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu lebih besar biayanya," kata Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto kepada wartawan setelah rapat koordiansi (Rakor) Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Mataram, Jumat.

Ia mengakui bahwa NTB masuk wilayah dengan risiko tinggi terjadinya bencana. Berdasarkan data BNPB, selama kurun waktu 10 tahun atau dari 2015 hingga 2025, wilayah ini dilanda 61 bencana di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Suharyanto menyebutkan tingginya risiko bencana di NTB didukung oleh letak geografis. Bahkan, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia tidak satu pun daerah yang risiko bencananya rendah.

"Itu kalau kita berbicara letak geografis Indonesia. Jadi, NTB itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Itu sudah tinggi sekali," ujarnya.

Ia mengungkapkan dari 10 kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Bima menjadi daerah yang paling sering terjadi bencana selama 10 tahun terakhir. Tercatat ada 12 kejadian bencana terjadi di Kabupaten Bima.

"Jadi, kami harap Pak Gubernur bersama bupati/wali kota harus melakukan pemetaan risiko kebencanaan di daerahnya," tegas Suharyanto.

Selain itu, ujar Suharyanto, seluruh wilayah di NTB juga masuk kategori kuning untuk risiko ancaman bencana kekeringan. Lebih parahnya lagi terdapat 50 kecamatan sudah dilanda kekeringan di NTB.

Baca juga: Sebanyak 4.245 KK di Lombok Barat mengalami krisis air

"Kalau kebakaran hutan dan lahan di NTB relatif lebih sedikit. Kalau pun tinggi kebakaran hutannya NTB dan NTT, tapi tidak masuk daerah prioritas, karena bukan lahan gambut," ucapnya.

Ia menambahkan penanganan kekeringan di NTB terbilang lebih mudah, sehingga modifikasi cuaca bisa dilakukan di NTB. Sedangkan kontur hutan di NTB tidak terlalu mengkhawatirkan.

"Makanya ada Instruksi Presiden, itu hanya 6 provinsi yang masuk prioritas kebakaran hutan dan lahan karena susah dipadamkan itu ada di Sumatera dan Kalimantan," katanya.

Baca juga: BNPB mengucurkan bantuan memperbaikan rumah Rp93,75 miliar di Aceh Tamiang

Data BNPB, seluruh wilayah di NTB masuk kategori sedang dan tinggi risiko bencana kekeringan. Empat wilayah masuk risiko sedang, antara lain Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah. Selain wilayah tersebut masuk kategori risiko tinggi.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui ada dua daerah yang laju kerusakan hutannya cukup tinggi di NTB, yakni Kabupaten Dompu dan Bima. Kerusakan hutan itu juga menyebabkan tingginya risiko bencana di dua daerah tersebut.

"Kita harus berhenti jadi pemadam kebakaran. Masalah di Dompu dan Bima ini masalah hutan yang sudah rusak. Nanti kami bahas bersama Bupati Bima dan Dompu untuk memperbaiki hutan di sana," ujarnya.

Menurutnya, perbaikan hutan di dua wilayah tersebut harus segera diperbaiki. Sebab, jika tidak segera diperbaiki, apapun jenis bantuan yang diberikan akan habis diperjalanan.

"Bencana di sana sudah masuk kalender. Jadi kita harus sama-sama melakukan penghijauan kembali. Karena itu, ini harus menjadi catatan untuk kita perbaiki bersama-sama," katanya.