BKKBN Papua dan DP3AKB terus sinkronkan program pembangunan keluarga

Jumat, 16 Oktober 2026 12:57 WIB

Kepala DP3AKB Provinsi Papua Selvina Y. Imbiri saat melakukan diskusi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Yuda Ganda Putra bertempat Kantor DP3AKB Papua, Kota Jayapura, Papua, Kamis (15/10/2026). ANTARA/HO- Kemendukbangga/BKKBN Papua

Jayapura (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua menyinkronkan program pembangunan keluarga keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Kepala DP3AKB Provinsi Papua Selvina Y Imbiri di Jayapura, Kamis, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah untuk menyamakan persepsi terkait pembagian kewenangan dan pelaksanaan program pengendalian penduduk serta keluarga berencana di tingkat provinsi.

"Melalui pertemuan ini, telah terbangun komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi terkait kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Papua," katanya usai pertemuan di Kantor DP3AKB Provinsi Papua, Kamis.

Menurut dia, kesamaan persepsi antara BKKBN dan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan program pembangunan keluarga berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap koordinasi tersebut dapat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas keluarga, mengembangkan sumber daya manusia, serta mempercepat penurunan angka stunting di Papua," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Yuda Ganda Putra mengatakan program Kemendukbangga/BKKBN bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

"Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya," katanya.

Pihaknya ingin membangun kesepakatan agar program Kemendukbangga/BKKBN bersama Pemerintah Provinsi Papua dan sembilan kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik.

"Dengan koordinasi dan sinkronisasi tersebut, pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana diharapkan semakin terarah serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Provinsi Papua," ujarnya.