Bidkeu Polda Maluku peringkat II pengelolaan anggaran terbaik - ANTARA News Ambon, Maluku

Ambon (ANTARA) -

Polda Maluku meraih penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku, yang dinilai mencerminkan penguatan tata kelola belanja negara untuk mendukung efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi di Ambon, Kamis, mengatakan Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Maluku memperoleh peringkat II kategori Koordinator Wilayah Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik pada ajang Manise Treasury Award (MATRA) 2026.

“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Polda Maluku dalam mengelola keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap anggaran yang dipercayakan kepada Polri harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 Lingkup Provinsi Maluku bertema “Aksi Kolaboratif: Mewujudkan Layanan Perbendaharaan Transformatif untuk Maluku Maju dan Sejahtera” di Aula Lantai V Gedung Keuangan Negara Ambon.

Kabidkeu Polda Maluku diwakili Ps. Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Maluku Kompol Helda Misse Siwabessy menghadiri kegiatan yang diikuti jajaran Kanwil DJPb Maluku, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kuasa pengguna anggaran, serta perwakilan kementerian dan lembaga di Maluku.

Selain Bidkeu Polda Maluku, delapan satuan kerja di lingkungan Polda Maluku juga menerima penghargaan MATRA pada berbagai kategori, yakni Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Polres Tual, Polres Maluku Tengah, Polres Buru, Polres Kepulauan Tanimbar, Polres Seram Bagian Timur, Spripim Polda Maluku, dan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.

Menurut Rositah, penghargaan itu juga menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran sesuai prinsip good governance dan clean government.

“Keberhasilan ini bukan semata-mata prestasi administratif, tetapi mencerminkan komitmen seluruh personel dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Forum Konsultasi Publik tersebut menjadi wadah evaluasi dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh satuan kerja mitra DJPb dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam forum itu juga disampaikan sambutan Gubernur Maluku yang menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Winda Herman
Uploader : Moh Ponting

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.