Belanja APBD Pemkot Semarang dirasionalisasi

Jumat, 14 Agustus 2026 23:15 WIB

Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto. ANTARA/HO-Pemkot Semarang

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, mengambil langkah penyesuaian belanja dalam proses Perubahan APBD 2026, sebagai bentuk kehati-hatian atas realisasi pendapatan daerah yang belum mencapai target, di tengah perlambatan ekonomi nasional dan berkurangnya dana transfer pusat.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang Handi Priyanto, di Semarang, Jumat, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan melalui rasionalisasi postur belanja untuk menjaga ketahanan kas daerah hingga akhir tahun.

"Saat penyusunan APBD pertengahan tahun lalu, optimisme terhadap target pendapatan memang tinggi karena tren ekonomi mendukung. Namun kondisi lapangan tahun ini berbeda, sehingga butuh penyesuaian yang realistis," katanya.

Menurut dia, penyebab utama rasionalisasi itu bertumpu pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi yang hingga triwulan III-2026 belum menyentuh angka 50 persen.

Bahkan, ia menyebutkan beberapa jenis retribusi daerah tercatat capaiannya masih di bawah 30 persen.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II-2026.

Sebagai kota berbasis jasa dan perdagangan tanpa potensi sumber daya tambang, kata dia lagi, pajak dan retribusi daerah menjadi tumpuan utama penerimaan Kota Semarang.

"Jika kegiatan fisik maupun nonfisik tetap dipaksakan sementara kas tidak mencukupi, ada risiko pekerjaan selesai tetapi tidak bisa dibayar. Risiko gagal bayar ini yang ingin kami cegah sejak awal melalui rasionalisasi," katanya.

Langkah rasionalisasi difokuskan pada pemangkasan perjalanan dinas ASN, pengetatan operasional ATK dan makan-minum, serta penundaan belanja barang nonmendesak seperti pengadaan kendaraan dinas dan alat elektronik.

Selain itu, kata dia, proyek fisik yang belum masuk tahap lelang dan diprediksi tidak selesai hingga akhir tahun turut ditunda.

Ia memastikan kebijakan penyesuaian anggaran itu dipastikan tidak mengganggu pelayanan publik mendasar, sebab prioritas tetap diberikan pada pemenuhan hak belanja pegawai, serta kegiatan pembangunan yang telah kontrak dan sedang berjalan.

"Dengan langkah ini, struktur APBD 2026 tetap sehat dan seluruh kewajiban keuangan Pemkot Semarang dapat dipenuhi secara tuntas hingga akhir tahun," katanya pula.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.