Sorong (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan Papua Barat sebagai lokus penguatan layanan kesehatan ibu dan anak melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.
Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas Diah Lenggogeni di Sorong, Kamis, mengatakan penguatan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong ketahanan kesehatan sekaligus mendukung transformasi sistem kesehatan di wilayah Papua.
"Kami merasa ini komitmen yang luar biasa, sebagai bentuk kolaborasi pemerintah pusat terutama Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan mitra pembangunan," katanya dalam kegiatan pendampingan di Sorong, Papua Barat Daya.
Menurut dia, pendampingan yang dilakukan di wilayah PBD dan Papua Barat diharapkan menghasilkan rencana aksi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing daerah.
"Kami sangat berharap dari pendampingan ini bisa memberikan satu contoh yang bisa kita replikasi sesuai dengan kondisi wilayah, tidak hanya di Papua tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia," ujarnya.
Diah menjelaskan pemerintah pusat juga telah menyiapkan kerangka kerja nasional penurunan kematian ibu dan anak yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, serta menentukan prioritas intervensi sesuai kondisi dan sumber daya daerah.
Ia mengakui kapasitas fiskal masih menjadi salah satu tantangan utama pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kesehatan.
Namun, kata dia, keterbatasan fiskal tersebut dapat diatasi melalui penentuan prioritas intervensi, dukungan mitra pembangunan, serta berbagai alternatif pembiayaan dan insentif yang dapat didorong pemerintah.
Diah menambahkan upaya penurunan kematian ibu dan anak juga menjadi salah satu indikator utama pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Karena itu, ia mendorong agar indikator tersebut diselaraskan dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam pendampingan tersebut, Bappenas bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan akan memetakan intervensi, menganalisis situasi dan sumber daya, serta mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran.
"Output yang paling kunci yang sangat kami harapkan dari pemerintah di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat adalah grand design perbaikan model layanan yang afirmatif dan tematik," katanya.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.