Jum'at, 02 Oktober 2026, 21:21 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah pusat akan mendukung kebutuhan Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam melanjutkan penanganan banjir bandang, termasuk normalisasi, alat berat, dan personel.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan dukungan tersebut diperlukan karena masih banyak pekerjaan fisik yang harus dilakukan di lapangan. Hal itu disampaikan Bima saat meninjau penanganan pascabencana di Posko Utama Penanganan Pascabencana Kabupaten Solok, Kamis (1/10/2026).
"Kesiapsiagaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran ini sungguh luar biasa. Kami melihat langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan," ujar Bima, mengutip keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
Menurut Bima, Pemkab Solok telah merencanakan perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari. Pemerintah pusat akan melihat kebutuhan daerah, terutama untuk memastikan ketersediaan alat berat dan personel selama proses penanganan berlangsung.
"Karena sekilas kami lihat di lapangan memang masih memerlukan banyak sekali kerja-kerja fisik untuk normalisasi. Tentunya dalam fase berlanjutnya tanggap darurat ini kira-kira apakah alat berat cukup, apakah personel cukup. Sejauh mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya," kata Bima.
Selain penanganan darurat, Bima meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang. Pemerintah daerah didorong melakukan kajian bersama pakar, termasuk terkait kemungkinan relokasi dan penataan kembali fasilitas pemerintahan yang terdampak banjir bandang.
Bima juga menyoroti pemanfaatan anggaran untuk mendukung pemulihan. Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD) dan mengidentifikasi kendala yang masih menghambat pemanfaatannya.
"Kira-kira ada kendala apa saja yang bisa kita atasi, kita koordinasikan dan apakah sudah ada prediksi, persentase yang masih memungkinkan. Karena seperti Pak Bupati sampaikan, TKD kan diperjuangkan bersama-sama tentu ada harapan ini memberikan dampak bagi warga di Kabupaten Solok," tandasnya.
Baca Juga: Banjir Bandang Solok Bikin 3 Kantor Pemda Tak Bisa Dipakai Lagi
Baca Juga: Akademisi Blak-blakan ke Prabowo: Water Bombing Tak Efektif Padamkan Karhutla di Gambut
Berdasarkan laporan BNPB, banjir bandang yang terjadi pada 21 September 2026 masih menyisakan kebutuhan penanganan bagi warga terdampak. Per 30 September, sebanyak 542 warga masih bertahan di pengungsian karena tempat tinggal mereka mengalami kerusakan. BNPB mencatat dua orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat, dan 12 orang luka ringan.
Penanganan pascabencana juga mencakup pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik. Sebelumnya, sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah agar pelayanan publik tetap berjalan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.