Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:35 WIB
Bangladesh, VIVA – Keterlibatan operator pelabuhan global dalam modernisasi pelabuhan di Bangladesh menjadi hambatan bagi rencana China memperluas kepentingan strategisnya di Teluk Benggala dan kawasan sekitarnya. Pemerintah Bangladesh yang dipimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) kini melibatkan sejumlah operator pelabuhan internasional untuk meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan di negara tersebut.
Baca Juga
Langkah ini menjadi tantangan bagi China yang berupaya memperkuat pengaruhnya dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan laut di Bangladesh.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam kunjungan Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman ke Beijing pada Juni lalu, kedua negara menyepakati bahwa China akan mengembangkan Pelabuhan Mongla. Melalui proyek yang didanai China, dua dermaga peti kemas berteknologi mutakhir akan dibangun di pelabuhan tersebut untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat.
Baca Juga
Proyek itu juga mencakup pembangunan dua lapangan penumpukan peti kemas, masing-masing untuk peti kemas berisi barang dan peti kemas kosong, serta lapangan khusus untuk menangani muatan berbahaya. Sementara itu, pembangunan pelabuhan laut dalam di Matarbari dilakukan dengan investasi Jepang.
Melansir laman bricklane news Selasa (27/10), dalam perkembangan terbaru, Otoritas Pelabuhan Chittagong menandatangani perjanjian berdurasi 30 tahun dengan Maersk Group dari Denmark, salah satu operator terminal terkemuka di dunia. Perjanjian tersebut mencakup perancangan, pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian Terminal Peti Kemas Ladia di Pelabuhan Chittagong melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership/PPP).
Baca Juga
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Bangladesh secara bertahap menghindari ketergantungan penuh pada China dalam pembangunan pelabuhan laut dengan melibatkan pihak asing lainnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Perjanjian pembangunan Pelabuhan Matarbari melalui pinjaman lunak dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan pengembangan Terminal Peti Kemas Ladia di Chittagong bersama perusahaan Denmark sama-sama ditandatangani pada 2025, ketika Bangladesh masih dipimpin pemerintahan sementara. Perjanjian Matarbari ditandatangani pada April, sedangkan perjanjian Ladia pada Desember.
Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina juga mempertimbangkan kekhawatiran India terhadap meningkatnya kehadiran komersial dan teknis China di sekitar aset maritim Bangladesh. Kedekatan strategis kawasan tersebut dengan India menjadi salah satu pertimbangannya. Karena itu, Hasina menolak menyetujui pembangunan pelabuhan laut dalam di Sonadiah dengan bantuan China.
Halaman Selanjutnya
Menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Maersk Group dalam pembangunan terminal peti kemas baru di Ladia, Menteri Perkapalan Bangladesh Rabiul Islam mengatakan negaranya tidak bisa terus membiarkan potensi maritim tidak dimanfaatkan secara optimal.