Bakesbangpol Sleman menyiapkan strategi perkokoh ketahanan nasional

Kamis, 1 Oktober 2026 21:23 WIB

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Sleman Bagus Jalu Anggara. ANTARA/Sutarmi

Sleman (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan strategi komprehensif dalam memelihara kerukunan antarumat beragama, meredam hoaks lokal, serta memperkokoh ketahanan nasional berbasis masyarakat di wilayah yang dijuluki sebagai "Miniatur Indonesia" tersebut.

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Sleman Bagus Jalu Anggara di Sleman, Kamis, mengatakan strategi tersebut mencakup pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, dorongan partisipasi politik inklusif, penanganan disinformasi, hingga pemerataan pelayanan publik.

"Sleman memiliki karakteristik kewilayahan yang unik karena menjadi titik temu puluhan ribu mahasiswa dari berbagai daerah, kawasan urban yang berkembang pesat, sekaligus wilayah perdesaan berbasis tradisi Jawa," kata Jalu.

Untuk menghadapi dinamika di 'Miniatur Indonesia' ini, kata dia, Bakesbangpol menerapkan tiga pilar utama, yaitu penguatan Forum Kemitraan Umat dan Ormas, deteksi dini konflik keagamaan, serta pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Ia menerangkan Bakesbangpol memfasilitasi komunikasi berkala melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Ormas/LSM Kabupaten Sleman untuk memitigasi potensi gesekan horisontal sebelum bereskalasi menjadi benturan fisik.

Selain itu, peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) Kabupaten Sleman dimaksimalkan dalam memediasi sengketa tempat ibadah maupun izin kegiatan keagamaan secara cepat dengan pendekatan win-win solution berbasis regulasi dan kearifan lokal.

"Melalui program pendidikan politik bagi pemilih pemula, kami mengedukasi mahasiswa dan Gen Z agar berpartisipasi aktif dalam politik lokal tanpa dibayang-bayangi politik identitas, sekaligus mencegah sikap apatis," ujarnya.

Mengenai potensi gangguan kondusivitas, Jalu mengidentifikasi tiga modus hoaks spesifik yang kerap mengeksploitasi sensitivitas emosional masyarakat di Sleman dan DIY.

Modus tersebut antara lain disinformasi kejahatan jalanan (klitih) palsu dari klaim sepihak individu, isu SARA dan gesekan antar-etnis di rumah kos atau tempat hiburan malam, serta penyebaran kembali video lama bentrokan suporter atau ormas yang diberi geotag lokasi baru di Sleman.

Disinformasi klitih palsu kerap disebar di grup WhatsApp dan media sosial, yang memicu ketakutan publik berlebih, merusak citra pariwisata, hingga memancing aksi sweeping oleh warga.

"Untuk mengatasi hal ini, Bakesbangpol bersama pemangku kepentingan terkait membangun sistem narasi tandingan (counter-narrative) cepat guna menerbitkan klarifikasi sesegera mungkin," katanya.

Di tingkat perdesaan, khususnya kawasan lereng Gunung Merapi dan agrabisnis, Bakesbangpol mendorong penerjemahan Pancasila secara konkret melalui tindakan nyata.

Implementasi tersebut meliputi penguatan toleransi antarwarga, revitalisasi tradisi gotong royong (sambatan) dan siskamling, penyelesaian sengketa lokal melalui peran Jagawarga dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kalurahan, hingga pengelolaan lumbung pangan desa berbasis dana keistimewaan.

Selain itu, Bakesbangpol Sleman menegaskan pentingnya pemerataan pelayanan publik guna mencegah timbulnya rasa ketidakadilan sosial yang berpotensi memicu konflik.

Langkah tersebut diwujudkan melalui digitalisasi administrasi kependudukan dan layanan kesehatan terintegrasi (Sleman Emergency Service), program beasiswa "Sleman Pintar" untuk mencegah anak putus sekolah, serta optimalisasi kanal aduan masyarakat "Lapor Sleman".

"Dengan memastikan pelayanan publik yang adil, mengedukasi literasi digital di tengah ancaman hoaks, serta membumikan Pancasila dalam tradisi desa, kita membetengi Kabupaten Sleman dari potensi konflik dan memperkokoh ketahanan nasional dari lini paling bawah," tutur Jalu.