Selasa, 13 Oktober 2026 - 05:00 WIB

Jakarta, VIVA – Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diharapkan segera terbentuk. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago? Tidak—Dudung menyebut badan tersebut diharapkan dapat dilantik pada pekan depan, meski belum memastikan jadwal maupun nama calon kepala lembaga tersebut.

Baca Juga

Dudung menyampaikan hal itu saat menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang turut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” kata Dudung.

Baca Juga

Saat ditanya mengenai sosok yang akan memimpin badan tersebut, Dudung menyebut nama Profesor Satyawan. Namun, ia menegaskan informasi itu masih berdasarkan hal yang didengarnya dan belum dapat dipastikan.

“Tadi kalau enggak salah ya Profesor Satyawan, kalau enggak salah itu dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Baca Juga

Ketika ditanya apakah sosok tersebut merupakan direktur jenderal di Kementerian Kehutanan, Dudung kembali menyampaikan ketidakpastian dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli di bidangnya.

“Ya, ahlinya kalau enggak salah,” kata Dudung.

Pernyataan tersebut belum memastikan secara resmi siapa yang akan ditunjuk sebagai kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Begitu pula dengan jadwal pelantikannya, yang sejauh ini baru disebut diharapkan berlangsung pada pekan berikutnya.

Pencegahan Karhutla Jadi Perhatian Presiden

Selain rencana pelantikan badan pengelola gambut dan mangrove, Dudung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap penanganan karhutla di sejumlah daerah.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat enam provinsi yang menjadi fokus penanganan. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan termasuk daerah yang menjadi perhatian.

Di Kalimantan Tengah, kawasan Tanjung Puting dan sekitarnya menjadi salah satu prioritas karena terdapat taman nasional yang perlu dilindungi, termasuk satwa yang hidup di dalamnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dudung mengatakan operasi pemadaman melalui udara telah dilakukan. Namun, kondisi asap yang terlalu tebal membuat upaya dari udara sulit menjangkau sejumlah titik kebakaran. Karena itu, penanganan lebih banyak mengandalkan operasi darat.

Menurut dia, operasi darat dilakukan dengan memadamkan api secara langsung dari permukaan tanah, terutama di lokasi yang sulit dijangkau helikopter maupun kendaraan operasional.

Halaman Selanjutnya

Ia juga menyebut personel TNI dan Polri telah mendapat dukungan serta pergantian petugas untuk menjaga keberlangsungan operasi pemadaman. Unsur Kostrad turut dikerahkan dalam penanganan tersebut.