ASN dan kecerdasan baru birokrasi - ANTARA News Jawa Timur

Surabaya (ANTARA) - Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), layar komputer kini bukan lagi sekadar jendela menuju dokumen, melainkan sudah menjadi ruang kerja baru. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat membantu merangkum dokumen, mengolah informasi, menyusun draf, hingga menemukan pola dari data dalam waktu singkat.

Kemudahan itu membuka peluang sekaligus menghadirkan pertanyaan penting. Ketika sebagian pekerjaan rutin dapat dibantu mesin, kemampuan apa yang justru harus semakin kuat pada diri seorang ASN?

Pertanyaan tersebut terasa relevan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya menjadikan penguatan kapasitas ASN sebagai bagian dari respons terhadap perkembangan AI.

Dalam seminar "Winning The City Competition in The Age of AI" pada rangkaian Surabaya Marketing Week 2026 pada Sabtu (5/9/2026), AI dibahas bukan sekadar sebagai teknologi, melainkan berkaitan dengan kepemimpinan, inovasi, dan perubahan cara kerja birokrasi.

Arah tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital bagi 145 ribu ASN untuk menghadapi era AI.

BKN menilai transformasi birokrasi pada era tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, bukan sekadar penambahan perangkat teknologi.

Artinya, tantangan birokrasi bukan lagi sekadar mampu menggunakan aplikasi. Yang lebih menentukan adalah kemampuan manusia memanfaatkan teknologi secara tepat, memeriksa hasilnya, serta tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Bukan sekadar teknologi

AI berpotensi mengubah pembagian kerja dalam birokrasi. Pekerjaan yang berulang dan bersifat administratif dapat dibantu teknologi, sehingga ASN memiliki ruang lebih besar untuk mengerjakan tugas yang memerlukan penalaran, komunikasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

Namun, kecepatan mesin tidak selalu berarti ketepatan. AI bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Karena itu, hasil yang keliru tetap mungkin terjadi ketika data tidak memadai, konteks tidak dipahami, atau keluaran sistem tidak diperiksa manusia.

Persoalan menjadi lebih serius karena birokrasi mengelola kepentingan publik. Data kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pelayanan perizinan berkaitan langsung dengan hak warga. Kesalahan pengolahan informasi dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan maupun keputusan pemerintah.

Karena itu, ukuran keberhasilan penggunaan AI seharusnya bukan hanya seberapa cepat pekerjaan selesai. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah teknologi membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat, pelayanan yang lebih mudah, serta tata kelola yang lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga menyadari kebutuhan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 2026 menyelesaikan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029. Kerangka itu diarahkan untuk memastikan AI berkembang secara etis, aman, dan bertanggung jawab.

Manusia tetap pusat

Transformasi AI tidak semestinya diterjemahkan sebagai perlombaan menggantikan manusia dengan mesin. Dalam birokrasi, teknologi seharusnya memperkuat kapasitas manusia, bukan menghapus tanggung jawabnya.

ASN perlu memahami kapan AI dapat digunakan, kapan hasilnya harus diverifikasi, serta kapan keputusan membutuhkan pertimbangan manusia. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting ketika teknologi bergerak dari sekadar menghasilkan jawaban menuju sistem yang dapat merencanakan dan menjalankan tindakan.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan bahwa perkembangan tersebut menuntut tata kelola yang mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan data dalam pemanfaatan AI.

Karena itu, peningkatan kompetensi ASN sebaiknya tidak berhenti pada pelatihan teknis. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan persoalan nyata di unit kerja. ASN dapat belajar menggunakan AI untuk membaca keluhan masyarakat, merangkum regulasi, mengolah data pelayanan, atau membantu penyusunan bahan perencanaan. Setiap hasil tetap harus diuji dan dievaluasi.

Pendekatan tersebut akan membuat AI hadir sebagai alat pemecahan masalah, bukan sekadar simbol modernisasi birokrasi.

Surabaya memiliki ruang untuk mengembangkan model pembelajaran semacam itu melalui ekosistem pengembangan kompetensi ASN yang telah dimiliki. Tantangannya adalah menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan pelayanan sehingga inovasi tidak berhenti di ruang seminar, tetapi menjadi kebiasaan kerja.

Birokrasi berdaya saing

Perubahan terbesar bukan terletak pada mesin, melainkan pada budaya organisasi. AI akan memberikan manfaat terbatas apabila birokrasi masih bekerja dengan pola lama, takut mencoba, enggan mengevaluasi kesalahan, atau memandang inovasi sebagai hasil akhir, bukan proses perbaikan.

ASN masa depan membutuhkan budaya belajar yang terus berjalan. Pelatihan harus diikuti ruang untuk bereksperimen, mengukur hasil, menerima masukan, dan memperbaiki proses.

Pemerintah juga perlu menetapkan batas penggunaan AI, terutama untuk pekerjaan yang menyangkut data sensitif dan keputusan dengan dampak besar terhadap masyarakat.

Ukuran keberhasilan pun harus konkret. Bukan berapa banyak aplikasi AI yang digunakan, melainkan apakah waktu pelayanan berkurang, kesalahan administrasi menurun, informasi lebih mudah dipahami, dan aparatur memiliki lebih banyak waktu untuk menangani persoalan yang membutuhkan interaksi manusia.

Pemerintah sedang membangun kerangka nasional agar pemanfaatan AI berlangsung aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 yang sedang disiapkan juga diarahkan untuk memperkuat inovasi, kapabilitas teknologi dan riset, serta mitigasi risiko.

Di sinilah kualitas ASN akan diuji. Aparatur yang berdaya saing bukan mereka yang paling banyak menggunakan teknologi, melainkan yang paling tepat memanfaatkannya. Ia mampu membaca data, tetapi tidak kehilangan kepekaan terhadap manusia. Ia mengejar efisiensi, tetapi tetap menjaga keadilan, integritas, keamanan, dan akuntabilitas.

Birokrasi tidak sedang berlomba melawan mesin. Birokrasi sedang belajar menggunakan kecerdasan mesin untuk memperkuat kecerdasan manusia. AI boleh membuat pekerjaan pemerintah bergerak lebih cepat, tetapi arah perjalanan tetap harus ditentukan oleh manusia dan kepentingan publik.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.