Arahan Prabowo di Sidang Kabinet: Sebut MBG Bukan Pemborosan hingga Pangkas BUMN - Nasional Katadata.co.id

Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan forum Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta, Senin (20/7), untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannnya yang telah memasuki bulan ke- 21.

Dalam taklimat yang berlangsung sekitar 1 jam 40 menit itu, Prabowo menyoroti berbagai capaian pemerintah di bidang pangan, energi, tata kelola ekonomi, hingga perlindungan sosial.

Selain memaparkan sejumlah indikator yang dinilai menunjukkan perbaikan kinerja pemerintah, Prabowo juga menyampaikan komitmennya memperkuat efisiensi anggaran, menutup kebocoran penerimaan negara, mempercepat digitalisasi pemerintahan, serta melanjutkan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).

Berikut sejumlah poin arahan Prabowo dalam Sidang Kabinet:

"MBG Bukan Pemborosan"

Presiden Prabowo Subianto menanggapi narasi yang menyebutkan Program MBG akan membebani keuangan negara hingga memicu krisis ekonomi. Ia menilai berbagai kekhawatiran tersebut tidak memiliki dasar kuat.

“Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan,” kata Prabowo.

Ia juga menepis pernyataan yang mengaitkan MBG dengan potensi memburuknya kondisi ekonomi nasional. Prabowo menyebut kritik tersebut berkembang hingga memunculkan sejumlah narasi seperti pasar saham dan nilai tukar rupiah akan mengalami kejatuhan.

“Sebagian besar anak-anak tidak makan berangkat sekolah, kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah, alasannya karena boros,” ujarnya.

 Target Jumlah BUMN Maksimal 350

Prabowo menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) sejumlah 1.077 entitas dapat susut menjadi maksimal 350 perusahan pada akhir 2026. Langkah itu akan ditempuh melalui mekanisme merger, konsolidasi, dan penutupan sejumlah perusahaan negara yang dinilai tidak lagi efisien.

 Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7). Ia mengatakan telah menugaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menangani proses penataan BUMN tersebut.

 “Desember 31 tahun 2026, jumlah BUMN kita dari 1.077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026, mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi,” ujarnya.

Ancam Cabut Izin Usaha Jika Tidak Digarap

Prabowo mengatakan pemerintah akan mencabut izin usaha, termasuk HGU, HGB, SIUP, maupun izin proyek strategis yang tidak dijalankan selama dua tahun. Dia menegaskan tidak akan menoleransi pihak-pihak yang tidak patuh pada hukum Indonesia.

"Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, IUP, izin kita beri, dua tahun tidak ada kegiatan, dua tahun tidak ada kegiatan, cabut!" kata Prabowo.

Klaim Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Salah Satu Terkuat

Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial terkuat di dunia. Menurut dia, berbagai program bantuan sosial (bansos), subsidi, hingga layanan publik yang dijalankan pemerintah menjadi upaya mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saudara-saudara, salah satu prestasi kita adalah kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, menurut saya salah satu terkuat di dunia,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan pemerintah saat ini menjalankan berbagai program perlindungan sosial yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini meliputi bantuan tunai, subsidi kebutuhan pokok, pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, hingga dukungan pembiayaan perumahan.

Sebut DSI Berhasil Persempit Celah Under Invoicing

Prabowo memaparkan hasil implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan tersebut telah mengelola devisa lebih dari US$10,5 miliar dalam waktu satu bulan dua pekan sejak Perusahaan mulai beroperasi.

Konpers ekspor satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/wsj.)

Perusahaan yang diluncurkan pada 20 Mei itu telah beroperasi sejak 1 Juli dan akan beroperasi penuh pada 1 September mendatang. Prabowo mengatakan PT DSI adalah instrumen pemerintah untuk memperoleh data akurat mengenai volume ekspor, identitas pembeli, harga transaksi yang sebenarnya, serta besaran devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia.

“Semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, kepala sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu,” ujarnya.