Akademisi: BUMDes dan Koperasi Merah Putih perlu bersinergi

Jumat, 24 Juli 2026 14:15 WIB

Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT dan Akademisi FEB Undana Kupang Dr. Roland E. Fanggidae. (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Rolland E. Fanggidae mendorong sinergi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih agar keduanya saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian desa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana itu di Kupang, Jumat, mengatakan kehadiran program nasional seperti Koperasi Merah Putih perlu disinergikan dengan BUMDes agar tidak terjadi tumpang tindih peran dalam pengembangan ekonomi desa.

"Temuan pertama kami adalah BUMDes kehilangan identitas. Ketika Koperasi Merah Putih hadir, muncul kebingungan mengenai pembagian peran antara BUMDes dan koperasi. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat memosisikan BUMDes sebagai pengelola pada level makro desa, sedangkan Koperasi Merah Putih bergerak pada level mikro masyarakat desa, sehingga keduanya tidak saling tumpang tindih," katanya.

Hal itu disampaikannya berkaitan dengan kajian yang dilakukan tim FEB Undana di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, yang menunjukkan hampir seluruh BUMDes di wilayah tersebut berada dalam kondisi mati suri meski memiliki potensi besar di sektor pertanian.

Dari 12 BUMDes yang terbentuk sejak 2016 di wilayah tersebut, baru dua yang telah memiliki sertifikat badan hukum dari Kementerian Hukum, sedangkan sisanya masih beroperasi dengan dasar Peraturan Desa. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian pengelola belum memiliki kepastian dalam menjalankan usaha.

Selain aspek legalitas, tim juga menemukan penghasilan pengelola yang bergantung pada keuntungan usaha turut memengaruhi motivasi untuk mengembangkan unit usaha.

Tim juga mencatat pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa oleh BUMDes masih belum optimal.

"Masalah lain yang hampir ditemukan di seluruh wilayah NTT adalah banyak program usaha BUMDes yang hanya meniru desa lain tanpa mempertimbangkan potensi lokal. Akibatnya, usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing desa," kata Rolland.

Menurut dia, BUMDes sebaiknya tidak lagi berfokus pada pemberian pinjaman, melainkan memperkuat rantai pemasaran hasil produksi masyarakat sehingga dapat berperan sebagai pembuka akses pasar bagi petani dan pelaku usaha desa.

"Sebagai contoh, BUMDes dapat berperan sebagai pembeli hasil pertanian petani yang memperoleh permodalan dari Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, koperasi berfokus pada pembiayaan masyarakat, sedangkan BUMDes membuka akses pasar dan membangun konektivitas dengan berbagai program pemerintah," ujar Lokal Expert Kemenkeu itu.

Ia mencontohkan potensi Kecamatan Golewa Barat yang setiap hari memasok sekitar 34 mobil pikap sayuran ke Labuan Bajo.

Menurut dia, rantai distribusi tersebut selama ini masih dikelola pihak swasta, padahal dapat menjadi peluang usaha bagi BUMDes untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan desa.

Rolland menambahkan, sebagai tindak lanjut, FEB Undana akan mendampingi revitalisasi ekosistem BUMDes melalui pengembangan aplikasi buku kas harian untuk membantu pengelolaan keuangan serta pendampingan pengurus dalam mengidentifikasi potensi desa dan menentukan jenis usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.