30 Tahun Kudatuli, Hasto: Kekuasaan Otoriter Tak Boleh Terulang di Indonesia

Putri Dinda Permata Sari

| 21 Juli 2026, 20:04 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli yang digelar melalui pameran sejarah. (Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari)

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan, Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli menjadi pengingat agar praktik kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyat tidak kembali terjadi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli yang dikemas dalam pameran sejarah di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Menurut Hasto, pameran tersebut menampilkan rangkaian sejarah penyerbuan terhadap kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sah pada saat itu sebagai bagian dari refleksi perjalanan demokrasi Indonesia.

"Pada hari ini, seluruh lintasan sejarah tragedi kemanusiaan, tragedi demokrasi, dan serangan terhadap kantor partai politik yang sah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, ditampilkan dalam pameran ini," kata Hasto.

Ia kemudian menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai tragedi Kudatuli menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan yang menindas rakyat tidak boleh dibiarkan tumbuh kembali.

"Pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa tragedi Kudatuli mengajarkan watak kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyatnya sendiri tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Hasto mengatakan Megawati juga mengingatkan bahwa demokrasi hanya dapat berkembang jika dibangun di atas nilai kemanusiaan, keadilan, serta penghormatan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Selain itu, menurutnya, demokrasi membutuhkan pers yang bebas, masyarakat sipil yang kuat, pendidikan politik yang sehat, serta penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

"Demokrasi memerlukan pers yang bebas, kekuatan masyarakat sipil, pendidikan politik yang baik, serta hukum yang benar-benar berkeadilan dan tidak tebang pilih," tuturnya.

Baca Juga: Jurnalis Kenang Represi Orde Baru Saat Kudatuli, Nama Megawati Soekarnoputri Sempat Dilarang Ditulis